Pembatalan Proyek ITF Sunter Melanggar Regulasi dan Bukti Lemahnya Konsistensi Kebijakan

AKURAT.CO Keputusan pembatalan proyek Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter, Jakarta Utara, menuai sorotan tajam.

Pasalnya, ITF merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijamin perizinannya oleh pemerintah pusat.

Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, menilai, langkah tersebut tidak hanya keliru secara hukum tetapi juga mencerminkan lemahnya konsistensi pemerintah dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan berkelanjutan.

"ITF Jakarta adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki kekuatan hukum tinggi. Maka pembatalan proyek ini tidak seharusnya dilakukan secara sepihak," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Menurut Sugiyanto, keberadaan proyek ITF telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik.

Baca Juga: Masih Mangkrak, DLH Jakarta Serahkan Nasib Proyek ITF Sunter ke Pramono

Jika proyek tersebut dihentikan tanpa terlebih dahulu merevisi perpres, maka hal itu dinilai sebagai pelanggaran hukum.

Dia menilai bahwa tidak ada alasan kuat yang mendasari pembatalan proyek.

Sebab, pemerintah pusat sudah menunjukkan komitmen dengan memberikan subsidi tipping fee dan jaminan pembelian listrik dari hasil pengolahan sampah.

"Dengan dukungan penuh dari pusat, termasuk penugasan kepada BUMN, seharusnya proyek ini bisa berjalan. Pembatalan justru menunjukkan ketidakkonsistenan dalam kebijakan," ujar Sugiyanto.

Di sisi lain, dia menyebut, teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang kini digadang-gadang menggantikan ITF bukanlah bagian dari PSN dan tidak termasuk dalam Perpres Nomor 35/2018.

Baca Juga: DLH DKI Jakarta: Pemilihan Mitra Baru Pembangunan ITF Sunter Hak Prerogatif Jakpro

RDF juga dianggap tidak memenuhi standar teknologi pengolahan sampah berbasis energi ramah lingkungan.

Sugiyanto juga menyoroti rencana revisi perpres yang disebut-sebut telah dibahas oleh Penjabat Gubernur Jakarta dan Menko Marves.

Menurutnya, perubahan perpres tidak bisa didasarkan pada kesepakatan dua pejabat semata.

"Revisi regulasi memerlukan kajian menyeluruh dan dasar hukum yang kuat. Tidak bisa hanya karena kesepakatan politik atau administratif," katanya.