Inkonsistensi Kebijakan Banjir Jakarta, Banyak Gimik Politis

AKURAT.CO Banjir yang melanda Jakarta pada Selasa hingga Kamis kemarin terus menjadi sorotan sampai saat ini.

Intensitas hujan yang mencapai 360 mm, jauh di atas daya tampung Jakarta yang hanya 155 mm, disebut sebagai penyebab utama.

Namun, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, persoalan banjir di Jakarta lebih dari sekadar curah hujan ekstrem.

"Masalahnya ada pada inkonsistensi kebijakan. Gubernur berganti-ganti tapi kebijakan penanganan banjir tidak berlanjut," katanya saat dihubungi Akurat.co, Jumat (31/1/2025).

Baca Juga: Jakarta Masuk Puncak Musim Hujan, Waspadai Banjir dan Angin Kencang

Menurut Trubus, banjir di Jakarta sebenarnya bisa dikendalikan jika ada konsistensi dalam kebijakan.

Ia mencontohkan program normalisasi sungai yang sempat dijalankan di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), termasuk relokasi warga di bantaran sungai.

Namun program ini tidak diteruskan oleh pemimpin berikutnya.

"Sumur resapan juga sama, tidak dilanjutkan lagi. Banjir di Jakarta itu banyak gimiknya, penanganannya lebih politis," katanya.

Baca Juga: 54 Wilayah RT dan 23 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Lebih lanjut, menurut Trubus, meski banjir tidak bisa sepenuhnya dihilangkan tetapi dapat dikendalikan dengan kebijakan yang terarah dan berkelanjutan.

"Tanpa langkah konkret banjir akan terus menjadi masalah tahunan yang berulang di ibu kota," pungkasnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan bahwa Provinsi Jakarta hanya mampu menangani curah hujan berkisar 150 mm.

Di atas itu kemampuan drainase tidak bisa membendung hujan sehingga mengakibatkan banjir.

Baca Juga: Siaga Banjir, PLN Pastikan Listrik Menyala Bertahap Setelah Kondisi Aman

"Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Pengamatan Hujan Kemayoran mencapai 368 milimeter, sementara yang terendah 264 milimeter di Cengkareng. Ini lebih tinggi dari tahun 2020, yang saat itu banjirnya sangat parah," jelasnya pada Rabu (29/1/2025).