Anggaran Rp95 Miliar Tapi Gedung Sekolah Masih Bocor, DPRD Jakarta Bongkar Dugaan Kejanggalan Proyek

AKURAT.CO Komisi E DPRD Jakarta angkat bicara soal klaim Dinas Pendidikan yang menyatakan pengawasan proyek rehabilitasi sekolah sudah berjalan optimal.

Nyatanya, DPRD Jakarta masih menemukan berbagai kejanggalan di lapangan, mulai dari atap gedung bocor hingga lift yang tidak berfungsi.

"Kalau pengawasan sudah optimal, kok masih ada sekolah yang atapnya bocor dan lift-nya mati? Ini jelas perlu evaluasi menyeluruh," kata Anggota Komisi E DPRD Jakarta dari Fraksi PKS, Abdul Aziz, kepada wartawan, Jumat (6/6/2025).

Baca Juga: Bapemperda DPRD Jakarta Selaraskan RPJMD dengan RPJMN

Dia menyarankan agar pengawasan proyek melibatkan tokoh masyarakat, komite sekolah, dewan kota hingga anggota DPRD demi meningkatkan transparansi dan kualitas pekerjaan.

"Dengan pengawasan lintas pihak, kualitas proyek bisa lebih terjamin," ujar Abdul Aziz.

Proyek rehabilitasi ini disebut menelan anggaran hingga Rp95 miliar.

Ketika ditanya soal kemungkinan adanya penyimpangan anggaran, Abdul Aziz tidak menampik.

Baca Juga: Gubernur Pramono Anung: 90 Persen Program 100 Hari Kerja Jakarta Telah Terealisasi

"Bisa saja itu terjadi. Karena itu, proyek ini perlu diaudit secara menyeluruh. Hasil audit itulah yang jadi dasar untuk menilai ada tidaknya penyimpangan," jelasnya.

Tidak hanya soal anggaran, Abdul Aziz juga menyoroti aspek keselamatan para peserta didik.

Dia menilai banyak fasilitas di sekolah, seperti lift yang terlalu sempit hingga toilet kurang layak, bisa mengancam kesehatan dan kenyamanan siswa.

Baca Juga: Ondel-Ondel Dilarang Ngamen di Jakarta, DPRD Desak Pemprov Hadirkan Solusi Nyata

"Setiap gedung sekolah harus diaudit dari sisi health, safety and environment (HSE). Ini penting agar kita tahu apakah sekolah aman dan sehat untuk para siswa dan guru," ujarnya.

Abdul Aziz juga mendorong agar evaluasi proyek tidak hanya dilakukan internal dinas tetapi juga oleh pihak ketiga yang independen.

"Harus ada pihak independen yang turun tangan untuk menilai hasil kerja vendor," ujarnya.

Baca Juga: Warga Jakarta Protes, CCTV Melimpah Tapi Bansos dan Lapangan Kerja Menghilang