Peluang UMKM RI di Tengah Target ASEAN Bidik Ekonomi Digital USD2 Triliun pada 2030

AKURAT.CO Negara-negara ASEAN bersiap memperkuat integrasi ekonomi digital melalui kesepakatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Kesepakatan ini ditargetkan mampu mendorong nilai ekonomi digital kawasan mencapai USD2 triliun pada 2030, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia, untuk menembus pasar regional.

Penandatanganan ASEAN DEFA dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2026 di Manila, Filipina. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dijadwalkan menghadiri agenda tersebut untuk mewakili Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Baca Juga: Perangi Penipuan DIgital, ASEAN Foundation Luncurkan Scam Ready ASEAN Resource Hub

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat integrasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Apalagi, ASEAN memiliki potensi pasar yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari 680 juta jiwa.

"Sebagai salah satu flagship deliverables saat Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023, DEFA dirancang menjadi kerangka kerja digital komprehensif pertama yang akan menyatukan berbagai kebijakan digital di kawasan," kata Susiwijono dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Berdasarkan hasil studi Boston Consulting Group (BCG), implementasi DEFA secara komprehensif berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar USD1 triliun menjadi USD2 triliun pada 2030.

Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan industri teknologi, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di kawasan Asia Tenggara.

Salah satu sektor yang berpotensi memperoleh manfaat adalah UMKM. Melalui integrasi ekonomi digital, pelaku usaha di Indonesia diharapkan dapat menjangkau konsumen di negara ASEAN lainnya tanpa harus menghadapi hambatan perdagangan digital yang selama ini muncul akibat perbedaan kebijakan antarnegara.

DEFA juga diarahkan untuk mendorong interoperabilitas sistem pembayaran dan layanan digital, menyederhanakan transaksi elektronik, serta mempermudah aktivitas perdagangan lintas negara.

Di sisi lain, kesepakatan tersebut mencakup penguatan perlindungan konsumen, keamanan transaksi, arus data lintas batas yang tepercaya, hingga pengembangan talenta dan inovasi digital.