Destry Jadi Gubernur Terpilih, Ekonom: BI Tak Bisa Sendirian Jaga Rupiah

AKURAT.CO Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) belum tentu mengubah persoalan mendasar yang selama ini membayangi nilai tukar rupiah.

Ekonom Senior Indef dan Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini menilai, ruang BI untuk membuat rupiah lebih stabil dan kuat dalam lima tahun ke depan akan tetap terbatas karena persoalan nilai tukar tidak hanya berasal dari kebijakan moneter, tetapi juga struktur ekonomi Indonesia.

Menurut Didik, BI memang memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah, termasuk suku bunga dan intervensi di pasar valuta asing.

Baca Juga: Destry: Naikkan BI Rate Bukan Satu-satunya Cara Stabilkan Rupiah

Namun, instrumen tersebut dinilai tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan penguatan sektor eksternal, peningkatan daya saing ekspor, serta arus devisa yang lebih besar.

"Bank Indonesia bisa saja mempertahankan nilai tukar, tetapi sistem dan struktur ekonomi seperti sekarang ini tetap akan berjalan. Kebijakan yang dilakukan akan rutin seperti biasa, misalnya menaikkan suku bunga ketika nilai tukar rupiah melemah drastis," kata Didik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Didik menilai kenaikan suku bunga memang dapat meningkatkan daya tarik aset keuangan Indonesia bagi investor karena memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Namun, kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap perekonomian domestik.

"Kalau suku bunga dinaikkan, diharapkan modal asing masuk karena aset Indonesia memberikan imbal hasil yang lebih besar. Tetapi biaya transaksi di Indonesia juga tinggi karena persoalan hukum, sosial politik, dan kebijakan yang rumit," ujarnya.

Didik mengatakan persoalan nilai tukar tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada bank sentral. Menurutnya, kekuatan rupiah sangat bergantung pada kemampuan ekonomi Indonesia menghasilkan dan mempertahankan pasokan devisa.

Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dengan jumlah penduduk mencapai ratusan juta jiwa. Kondisi tersebut menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, terutama melalui konsumsi rumah tangga.

Namun, besarnya pasar domestik tidak otomatis membuat nilai tukar menjadi kuat.

"Pasar domestik yang besar tidak menjamin ekonomi menjadi kuat, setidaknya kalau dilihat dari nilai tukarnya. Indonesia memang sudah tergolong sebagai ekonomi skala besar dengan pasar domestik yang besar pula. Tetapi mata uangnya tetap menghadapi persoalan karena struktur ekonomi kita lemah di sektor luar negeri," kata Didik.

Menurut Didik, dominasi aktivitas ekonomi domestik membuat perusahaan nasional memiliki pasar yang cukup besar tanpa harus memperluas bisnis ke pasar internasional.

Kondisi tersebut berbeda dengan negara yang memiliki orientasi ekspor kuat. Aktivitas ekonomi yang berorientasi keluar dapat menghasilkan pendapatan dalam valuta asing sehingga menambah pasokan devisa dan membantu menopang mata uang domestik.

"Ekonomi domestik yang sangat dominan hanya menghasilkan lebih banyak perputaran rupiah. Untuk menjadikan nilai tukar stabil dan kuat, Indonesia membutuhkan lebih banyak transaksi bisnis yang memperoleh pendapatan signifikan dari luar negeri," ujarnya.

Masalah menjadi lebih kompleks ketika aktivitas produksi di dalam negeri masih membutuhkan barang impor. Artinya, pertumbuhan ekonomi domestik belum tentu sejalan dengan peningkatan pasokan devisa.

Didik menilai perusahaan yang berorientasi pada pasar domestik tetap dapat tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.

Namun, apabila proses produksinya memiliki ketergantungan tinggi terhadap barang modal dan bahan baku impor, pertumbuhan tersebut tetap menciptakan kebutuhan terhadap dolar AS.

"Ekonomi Indonesia yang berputar di lingkaran domestik dengan basis jumlah penduduk dan kelas menengah yang besar merupakan kelemahan mendasar selama ini," katanya.

"Kalau konsumsi masyarakat membeli produk di dalam negeri, sebagian besar hanya merupakan perputaran perekonomian dalam negeri dan basisnya rupiah. Kegiatan ini memang menciptakan lapangan kerja, memberikan keuntungan bagi perusahaan, dan mendorong pertumbuhan PDB. Tetapi tidak otomatis mendatangkan devisa baru," lanjut Didik.

Karena itu, ia mendorong perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari yang terlalu bertumpu pada pasar domestik menjadi lebih berorientasi ekspor.

"Indonesia memerlukan kebijakan ekonomi yang berbasis ekspor sehingga mendatangkan cadangan devisa dolar yang besar. Ini yang sebenarnya dibutuhkan untuk mendukung nilai tukar yang kuat," tegasnya.

Didik juga menyoroti posisi cadangan devisa Indonesia. Ia menyebut cadangan devisa Indonesia sekitar USD145,3 miliar pada akhir Juli 2026.

Menurut dia, besarnya cadangan devisa perlu dilihat bukan hanya dari nominalnya, tetapi juga dibandingkan dengan ukuran ekonomi dan kebutuhan eksternal suatu negara.

Sebagai pembanding, ia menyebut Singapura memiliki cadangan devisa sekitar USD426,2 miliar, sedangkan Thailand sekitar USD279,2 miliar. Malaysia yang memiliki jumlah penduduk lebih kecil dibandingkan Indonesia juga memiliki cadangan devisa sekitar USD132,6 miliar.

"Bagi negara sebesar Indonesia, cadangan devisa sebesar ini tidak cukup dan bahkan terlalu kecil untuk menjadi penyangga eksternal," ujar Didik.

Cadangan devisa memiliki fungsi penting bagi perekonomian karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional, termasuk pembayaran impor dan kewajiban eksternal, sekaligus menjadi salah satu penyangga ketika terjadi tekanan terhadap nilai tukar.

Didik menilai persoalan utama bukan sekadar seberapa besar cadangan devisa yang dimiliki, tetapi bagaimana Indonesia memperkuat sumber pemasukan devisa secara berkelanjutan.

Indonesia sebenarnya memiliki sumber devisa dari ekspor komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan nikel. Namun, Didik menilai ketergantungan terhadap komoditas membuat penerimaan ekspor rentan terhadap perubahan harga global.

"Ekspor komoditas mentah atau setengah jadi sangat bergantung kepada kenaikan harga. Ekspor komoditas berjalan baik ketika harga global sedang tinggi," katanya.

Persoalannya, Indonesia bukan penentu utama harga global sejumlah komoditas tersebut. Ketika harga komoditas turun, nilai ekspor dan penerimaan devisa dapat ikut tertekan.

Pada saat yang sama, kebutuhan terhadap dolar untuk membayar impor tetap berjalan.

"Indonesia tetap membutuhkan devisa untuk impor barang modal dan bahan baku untuk kebutuhan domestik. Kondisi ini melemahkan nilai tukar dan menjadi salah satu faktor yang membuat BI kesulitan memperbaiki nilai tukar," ujar Didik.