Said Abdullah: Presiden Turun Langsung Jawab Keraguan Pasar

AKURAT.CO Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai kehadiran langsung Presiden dalam sidang paripurna penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menjadi sinyal kuat untuk meredam kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Menurut Said, langkah Presiden hadir langsung di parlemen memiliki makna strategis di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap likuiditas fiskal, stabilitas APBN, hingga arah pengelolaan utang pemerintah pada 2026 dan 2027.

“Presiden hadir langsung pidato di paripurna tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027. Tentu ini punya makna yang dalam untuk menjawab keraguan pasar terhadap likuiditas fiskal, stabilitas fiskal, kemampuan fiskal kita, kesehatan fiskal kita, dan kontinuitas fiskal kita di APBN 2026,” kata Said di Kompleks Parlemen, di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga: Ekspor Tunggal Komoditas SDA Lewat BUMN Distorsi Pasar, IHSG Makin Lemas

Said mengatakan, kekhawatiran pelaku pasar sejatinya muncul setelah realisasi defisit APBN pada kuartal I-2026 melebar akibat percepatan belanja pemerintah. Namun, ia memastikan kondisi tersebut masih berada dalam batas aman dan terkendali.

“Defisitnya memang 3 persen lebih sedikit di kuartal pertama karena pemerintah melakukan best effort terhadap belanja di awal tahun. Tapi kekhawatiran itu tidak perlu. Kita masih punya tujuh bulan ke depan, dan saya yakin paling tinggi defisit APBN 2026 itu sekitar 2,55 persen sampai maksimal 2,6 persen,” ujarnya.

Data Kementerian Keuangan sebelumnya menunjukkan pemerintah memang mempercepat belanja negara pada awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.

Strategi front loading belanja ini juga pernah dilakukan pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 untuk menjaga daya beli dan aktivitas produksi.

Di sisi lain, Said menyoroti tekanan eksternal yang masih membayangi perekonomian global, terutama ketidakpastian geopolitik dan arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat.

Ia bahkan menilai ruang penurunan suku bunga The Fed semakin sempit di tengah inflasi global yang belum sepenuhnya stabil.

“Kita jangan pernah berharap suku bunga Amerika akan turun. Karena itu saya berharap Bank Indonesia dalam rapatnya bisa menaikkan suku bunga 50 sampai 75 basis poin untuk menahan gejolak rupiah,” kata Said.

Pernyataan tersebut muncul di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang masih sensitif terhadap arus modal asing dan kebijakan moneter global.

Berdasarkan data Bank Indonesia, rupiah sempat bergerak fluktuatif sepanjang 2026 seiring tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan penguatan indeks dolar AS.

Kehadiran Presiden dalam sidang paripurna KEM-PPKF 2027 dinilai penting karena menjadi momentum pemerintah menyampaikan arah fiskal jangka menengah di tengah tantangan global.

Dokumen KEM-PPKF sendiri menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027 yang akan menentukan target pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit, rasio utang, hingga asumsi nilai tukar dan harga komoditas.

Penyampaian kerangka fiskal umumnya dilakukan Menteri Keuangan dalam forum resmi DPR. Karena itu, kehadiran langsung Presiden dianggap memberi bobot politik dan ekonomi yang lebih kuat terhadap pesan stabilitas fiskal pemerintah.

Said menegaskan investor tidak perlu membentuk persepsi negatif terhadap APBN Indonesia karena fundamental fiskal masih relatif terjaga. Ia menilai pemerintah masih memiliki ruang pengelolaan fiskal yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.

“Kita tunggu arahan Presiden, bagaimana visi beliau mengelola fiskal 2027. Tapi yang jelas, investor tidak perlu punya persepsi negatif terhadap fiskal kita,” katanya.