Airlangga: Belanja Pemerintah Jadi Kunci Jaga Ekonomi Q2

AKURAT.CO Pemerintah memastikan strategi fiskal menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026, dengan fokus pada optimalisasi belanja negara di tengah tidak adanya dorongan konsumsi musiman seperti hari besar keagamaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa belanja pemerintah akan digenjot untuk menjaga momentum ekonomi.

“Untuk pertumbuhan di kuartal II memang salah satu yang kita akan genjot adalah belanja pemerintah karena tahun lalu basis daripada belanja pemerintahan rendah dan kuartal I kemarin belanja pemerintah menjadi penopang dan ini juga akan menjadi penopang di kuartal II, terutama juga kita menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Baca Juga: Jaga Ketahanan APBN, Berikut Strategi Fiskal ala Wamenkeu Juda Agung

Sejumlah instrumen fiskal telah disiapkan untuk mendorong konsumsi dan menjaga likuiditas masyarakat. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp55 triliun untuk pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN).

Selain itu, bantuan pangan akan dipercepat pada periode April hingga Juni 2026 dengan menjangkau 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Di sisi lain, subsidi dan kompensasi energi tetap menjadi bantalan utama dalam APBN 2026 dengan nilai mencapai Rp356,8 triliun.

Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai buffer terhadap ketidakpastian global.

“Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan dan menjadi buffer terhadap gejolak global,” kata dia.

Di luar konsumsi jangka pendek, pemerintah juga memperkuat belanja produktif. Anggaran sebesar Rp13,4 triliun dialokasikan untuk revitalisasi sekolah, sementara program perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp37,1 triliun untuk mendukung target pembangunan tiga juta rumah.

Selain itu, deregulasi juga dipercepat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi guna memperbaiki iklim usaha.

Secara historis, kuartal II kerap mengalami perlambatan konsumsi karena tidak adanya momentum musiman seperti Ramadan dan Idulfitri yang biasanya mendorong belanja rumah tangga.

Dalam beberapa tahun terakhir, pola ini terlihat dari kontribusi konsumsi yang cenderung melandai setelah lonjakan di awal tahun. Karena itu, intervensi fiskal menjadi krusial untuk menjaga stabilitas pertumbuhan.

Baca Juga: 3 Strategi Fiskal Kemenkeu Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I 2026.

Namun, secara kuartalan, ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,77% (quarter-to-quarter/qtq) dibandingkan kuartal IV 2025.

Angka tersebut mencerminkan adanya normalisasi setelah lonjakan aktivitas ekonomi di akhir tahun sebelumnya.