Dilantik, Begini Arah Kebijakan Trump

AKURAT.CO Selama masa kampanye, Donald Trump gencar menjanjikan tarif tinggi untuk barang impor. Ia bahkan mengusulkan tarif sebesar 10%-20% untuk semua barang impor, 60% untuk produk dari China, dan 25% untuk produk dari Kanada serta Meksiko.

Namun, pada hari pertamanya kembali menjabat, Trump memilih untuk menunda kebijakan tarif agresif tersebut. Keputusan ini menuai perhatian karena bertolak belakang dengan janji kampanye yang penuh retorika.

Dalam dokumen yang dirilis secara internal, disebutkan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan asing.

Selain itu, pemerintah juga berencana mengevaluasi manipulasi mata uang oleh negara-negara lain sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan perdagangan global.

Dilansir Reuters, Selasa (21/1/2025), sepanjang masa jabatan pertamanya, Trump memberlakukan tarif pada barang impor senilai USD380 miliar.

Namun, efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi defisit perdagangan atau memulihkan sektor manufaktur masih menjadi perdebatan.

Banyak ekonom skeptis bahwa tarif mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam jangka panjang. Sebaliknya, tarif cenderung memperburuk hubungan dagang dengan negara lain dan meningkatkan harga barang bagi konsumen AS.

"Tarif memang dapat memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah, namun, dampaknya pada sektor manufaktur tidak sebanding dengan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat," papar kepala Ekonom AS di Capital Economics, Paul Ashworth.

Tentunya, lanjut Asworth, keputusan untuk menunda tarif langsung berdampak pada pasar keuangan. Nilai dolar melemah, sementara kontrak saham berjangka justru naik.

Para investor melihat kebijakan ini sebagai sinyal bahwa perang dagang mungkin tidak akan seintens sebelumnya. Namun, ada kekhawatiran bahwa penundaan ini hanya bersifat sementara.

Tak hanya itu saja, Trump dikabarkan juga mengarahkan pemerintahannya untuk mempertimbangkan pembentukan badan pendapatan eksternal yang akan mengelola penerimaan tarif.

Dimana langkah tersebut dinilai sebagai upaya memperkuat kontrol pemerintah terhadap pengelolaan tarif. Meski begitu, detail mengenai peran badan ini belum jelas, terutama terkait perbedaannya dengan sistem federal yang sudah ada.