Sinergi BI dan Pemerintah Jaga Stabilitas Rupiah

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya stabilitas mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja keras Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Presiden mengatakan, stabilitas mata uang merupakan wujud kedaulatan suatu negara. Sinergi semua pihak harus terus dipertahankan untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional.

"Kerja sama lintas sektor diperlukan demi memastikan Indonesia siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," ujarnya dikutip Sabtu (30/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan optimismenya terhadap prospek ekonomi Indonesia. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap solid pada kisaran 4,8-5,6% pada 2025 dan meningkat menjadi 4,9-5,7% pada 2026. 

Baca Juga: Stabilisasi Rupiah, BI Tahan BI Rate di 6 Persen pada November 2024

Inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam target 2,5±1%, didukung kebijakan moneter yang konsisten serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Stabilitas nilai tukar Rupiah menjadi salah satu fokus utama BI. Perry menegaskan, kebijakan moneter akan ditempuh secara pre-emptive dan forward looking untuk menjaga inflasi dan nilai tukar yang stabil, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan respons domestik dengan dinamika ekonomi global.

Selain itu, PTBI 2024 juga menjadi ajang peluncuran Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (BPPU) 2025-2030. Blueprint ini dirancang untuk menciptakan pasar keuangan yang modern, efisien, dan mampu mendukung pembiayaan ekonomi berkelanjutan, termasuk sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dan digitalisasi.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya inovasi di bidang ekonomi digital untuk mendorong daya saing Indonesia. Inisiatif digitalisasi yang dilakukan BI, termasuk pengembangan QRIS dan Digital Rupiah, diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembayaran nasional sekaligus mendukung inklusivitas keuangan.

Kebijakan makroprudensial juga menjadi sorotan. BI berkomitmen mempertahankan kebijakan likuiditas longgar untuk mendorong kredit di sektor-sektor prioritas, seperti penciptaan lapangan kerja dan investasi hijau. Perry Warjiyo menyebut bahwa upaya ini akan diiringi penguatan surveilans sistemik untuk menjaga stabilitas keuangan.

Dalam aspek lain, Presiden juga menyoroti peran penting BI dalam mendorong ekonomi hijau dan keuangan syariah. Kedua sektor ini dianggap sebagai pilar baru untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di masa depan. Perry menambahkan, BI akan terus mengembangkan kebijakan inklusif untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.