Pulihkan Ekonomi, Prabowo Jangan Abaikan Kelas Menengah

AKURAT.CO Penguatan daya beli masyarakat kelas menengah perlu menjadi fokus utama pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto ke depan. Kelompok ini merupakan motor penggerak utama dalam perekonomian, terutama melalui konsumsi rumah tangga.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, kebijakan yang terlalu berat sebelah dan cenderung membebani kelas menengah perlu dievaluasi jika ia ingin memperkuat posisi ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Ada beberapa langkah penting yang harus diambil oleh Prabowo sebagai pemimpin tegas dalam mengorkestrasi kebijakan ekonomi. Salah satu saran utama adalah menghentikan program-program pajak yang memberatkan kelas menengah seperti pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12%.

Baca Juga: Menkeu Sebut Deflasi Pangan Tingkatkan Daya Beli Masyarakat Menengah Bawah

"Kalau tujuannya menyelamatkan daya beli, maka presiden harus berani stop program pajak dan pungutan yang membahayakan kelas menengah. Misalnya, tarif PPN 12 persen itu ditunda dulu, kalau perlu diturunkan," tegas Bhima saat dihubungi Akurat.co, Jumat (11/10/2024).

Lalu, satu masalah utama yang dihadapi kelas menengah adalah ketidakadilan dalam kebijakan fiskal. Bhima mengkritik kebijakan yang terlalu menguntungkan korporasi besar, seperti penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan menjadi 20%, sementara kelas menengah dibebani dengan berbagai pungutan.

Dalam konteks ini, Prabowo diharapkan mampu menunjukkan kepemimpinan yang tegas namun adil dengan menyeimbangkan kepentingan kelas menengah dan sektor korporasi. Kebijakan pajak yang lebih adil, penguatan industri manufaktur, serta disiplin fiskal yang tepat dapat menjadi langkah strategis untuk memulihkan daya beli kelas menengah.

"Betul jangan tajam ke kelas menengah lalu korporasi dapat diskon PPh badan turun ke 20 persen. Itu tidak adil karena memperuncing ketimpangan sekaligus menekan kelas menengah," ujar Bhima.

Selain kebijakan pajak, Bhima juga menekankan pentingnya mengalihkan proyek-proyek strategis yang boros dan tidak bermanfaat ke proyek padat karya. Proyek-proyek padat karya tidak hanya mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, tetapi juga memperkuat industri manufaktur yang saat ini menjadi sektor krusial dalam upaya memperbaiki perekonomian.

"Proyek strategis yang boros dan tidak bermanfaat dialihkan ke proyek padat karya yang bisa serap banyak tenaga kerja," tambah Bhima

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik, dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, akan menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.

Pertanyaannya, bagaimana Prabowo akan menyeimbangkan antara memastikan kebijakan yang mendukung kelas menengah, mengorkestrasi penguatan industri manufaktur, menjaga disiplin fiskal, dan pada saat yang sama menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik?

Ini adalah tantangan besar yang menuntut kepemimpinan yang kuat (strong leadership) namun tetap bijaksana. Untuk mencapai keberhasilan dalam hal ini, Prabowo perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya berfokus pada percepatan pembangunan fisik atau infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan daya beli, terutama dari kelas menengah yang selama ini kerap terabaikan.