Wamenkeu Thomas Cerita Kesamaan Pajak dan Ekonomi Syariah

“Dalam penerapan prinsip keuangan publik Islam, sumber daya harus didistribusikan secara adil di masyarakat tanpa diskriminasi untuk meminimalkan kesenjangan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, menurut prinsip ini, pajak harus adil dan tidak membebani kelompok mana pun,” ucap Thomas Djiwandono di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

 

Ia menuturkan bahwa prinsip-prinsip syariah juga melarang untuk mengenakan pajak atas bunga, mengambil keuntungan yang berlebihan, serta menciptakan ketidakpastian dan spekulasi, karena dianggap eksploitatif dan dapat menimbulkan akumulasi kekayaan yang tidak adil.

 

 

Bahkan, lanjutnya, kelompok masyarakat kaya tidak hanya diwajibkan untuk membayar pajak, tapi juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak kepada sesama melalui zakat dan sedekah. “Sementara terkait pengeluaran dan anggaran publik, prinsip-prinsip ekonomi Islam menyatakan bahwa pengeluaran anggaran harus difokuskan pada upaya mempromosikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial,” tuturnya.

 

Thomas mengatakan bahwa upaya tersebut termasuk menyediakan layanan kesehatan publik, gizi, pendidikan, dan perlindungan sosial yang berkualitas dan terjangkau, untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu dan mengurangi tingkat kemiskinan.

 

Ekonomi Islam juga menerapkan prinsip iqtishad tentang moderasi dan keseimbangan, yang menurutnya, selaras dengan prinsip keuangan publik karena mendorong penggunaan anggaran secara bijaksana dan seimbang.

 

Pengeluaran publik pun harus disesuaikan dengan tingkat pendapatan untuk menghindari utang dan defisit anggaran yang berlebihan. “Tata kelola yang baik juga merupakan aspek utama keuangan publik Islam, yang mewajibkan adanya transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara bertanggung jawab dan etis,” ujarnya.