Akurat Logo

Bantu Menantu Dapat 'Pekerjaan, Mantan Presiden Korsel Jadi Tersangka

Demi Ermansyah | 3 September 2024, 13:17 WIB
Bantu Menantu Dapat 'Pekerjaan, Mantan Presiden Korsel Jadi Tersangka

AKURAT.CO Jaksa penuntut baru-baru ini menetapkan mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, sebagai tersangka dalam kasus penyuapan. Dimana tuduhan tersebut terkait dengan mantan menantunya yang diduga mendapat perlakuan istimewa saat mendapat pekerjaan di sebuah maskapai penerbangan. 

Usut punya usut sebagai imbalan, mantan menantunya ini disebut-sebut membantu dalam penunjukan pejabat penting di pemerintahan, yang berhubungan dengan politisi yang mendirikan maskapai tersebut.

Dilansir The Korea Herald, Divisi Kriminal 3 dari Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju dikabarkan memimpin penyelidikan mengenai dugaan keterlibatan Moon. Penyelidikan ini dimulai dengan penggeledahan di rumah putrinya, Moon Da-hye, pada Jumat (30/8/2024) lalu.

Kasus ini muncul dari pengaduan yang diajukan empat tahun lalu tentang perekrutan mantan menantu Moon, Seo, di Thai Eastar Jet, yang kemudian bercerai dengan putri Moon. Fokus penyelidikan adalah kemungkinan adanya hubungan antara pekerjaan Seo dan penunjukan mantan anggota parlemen Lee Sang-jik sebagai kepala Badan Usaha Kecil dan Menengah serta Perusahaan Rintisan Korea (KOSME).

Partai Kekuatan Rakyat, yang kini berkuasa, bersama kelompok masyarakat "Rakyat Berkeadilan", telah mengajukan empat pengaduan antara September 2020 hingga April 2021, mencurigai adanya quid pro quo. Partai tersebut awalnya mengajukan pengaduan korupsi pada 2020 terkait penunjukan Seo sebagai direktur eksekutif Thai Eastar Jet, maskapai yang didirikan oleh Lee, yang juga merupakan pendiri maskapai berbiaya rendah Korea Selatan, Eastar Jet.
 
Baca Juga: Diduga Carikan Jabatan Untuk Menantu, Eks Presiden Korsel Moon Jae In Jadi Tersangka Suap

Lee diangkat sebagai presiden KOSME pada Maret 2018, hanya beberapa bulan sebelum Seo bergabung dengan Eastar di Thailand pada Juli. Karena Seo tidak memiliki pengalaman di industri penerbangan, dan perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, muncul kecurigaan adanya campur tangan dari kantor kepresidenan.

Jaksa menduga penunjukan Lee sebagai kepala KOSME mungkin diputuskan dalam pertemuan informal di kalangan sekretaris kepresidenan pada akhir 2017. Mereka juga menduga bahwa Moon dan istrinya telah mendukung keluarga putrinya, tapi dukungan tersebut berhenti setelah Seo dipekerjakan oleh Eastar Jet.

Jika benar, jaksa percaya bahwa dukungan dari maskapai, termasuk gaji dan tempat tinggal Seo, dapat dianggap sebagai suap kepada Moon. Seo diduga menerima sekitar KRW223 juta (sekitar USD166.500) dalam bentuk gaji dan biaya relokasi ke Thailand antara Juli 2018 hingga April 2020, yang menurut jaksa adalah suap untuk Moon.

Jaksa juga mencatat dugaan ini dalam surat perintah penggeledahan, menunjukkan bahwa Moon mungkin menerima suap tersebut dari Lee. Seo sendiri telah diinterogasi tiga kali tahun ini sebagai saksi dan memilih untuk tetap diam.

Sebelumnya, jaksa telah mendakwa Cho Hyun-ock, mantan sekretaris kepresidenan untuk urusan personalia di bawah Moon, dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang terkait kasus ini, dan juga telah menginterogasi beberapa mantan pejabat kepresidenan lainnya.

Im Jong-seok, mantan kepala staf di bawah Moon, juga dimintai keterangan pada 19 Agustus, untuk mengetahui apakah dia berperan dalam penunjukan Lee sebagai kepala badan startup pada 2018. Bahkan pemimpin Partai Pembangunan Kembali Korea, Cho Kuk, yang saat itu adalah ajudan senior Moon, juga diinterogasi lebih dari tiga jam pada Sabtu (31/8/2024).

Reaksi dari partai-partai yang berkuasa dan oposisi terhadap penggerebekan di rumah putri Moon bervariasi. Juru bicara Partai Kekuatan Rakyat, Jeong Kwang-jae, menegaskan bahwa "semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum," dan mengatakan bahwa Moon Da-hye tidak terkecuali.

Namun, banyak kritikus yang menganggap bahwa penyelidikan ini bermotif politik. Im Jong-seok menyebut kasus ini sebagai "permainan jaksa politik" untuk mencapai "tujuan politik". Di sisi lain, beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat mengecam tindakan jaksa, menyebutnya sebagai "balas dendam politik" dan memperingatkan bahwa hal ini bisa berakhir buruk bagi pemerintahan saat ini.
 
Mereka juga menyatakan bahwa semakin pemerintah menggunakan taktik ekstrem seperti ini untuk menyelesaikan krisisnya, semakin besar pula kemarahan publik yang akan diarahkan pada kantor kepresidenan.
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.