Peningkatan Ekonomi Syariah dan Industri Halal di Era Prabowo: Strategi dan Tantangan Menuju Keunggulan Global

AKURAT.CO Ekonomi syariah akan digandengkan dengan ekonomi normatif, yang menjadi fondasi penting untuk dikembangkan dan melibatkan banyak pihak.

Pandangan ini diungkapkan dalam pra-seminar menuju seminar internasional yang akan digelar minggu depan dengan menghadirkan K.H. Ma’ruf Amin, yang akan memberikan kontribusi penting pada pengembangan ekonomi syariah, termasuk sektor makanan dan pariwisata halal.

Hal ini disampaikan oleh Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, sebagai pemantik diskusi dalam acara bertajuk "Prospek Kebijakan Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Prabowo" yang diadakan oleh INDEF, Universitas Paramadina, dan UIN Jakarta secara daring.

"Kita memiliki tujuan bersama untuk menjalankan riset yang lebih maju, membangun pelatihan dan pendidikan, serta terlibat dalam advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi," ungkap Didik, dikutip Minggu (1/9/2024).

Baca Juga: Rapimnas Gerindra, Prabowo Diminta Jabat Ketum Lagi untuk 5 Tahun Mendatang

Dalam diskusi tersebut, mantan Anggota DPR RI 2014-2019 sekaligus Associate INDEF, Hakam Naja, menyoroti, ekonomi syariah di Indonesia, terutama di sektor haji, masih memerlukan banyak perbaikan.

Ia mencontohkan bagaimana keuntungan dari sektor makanan halal haji lebih banyak dinikmati oleh negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan India, sedangkan Indonesia masih belum optimal dalam memanfaatkan peluang ini, baik di tingkat lokal maupun internasional.

"Maka dapat disimpulkan bahwa kita belum mampu mengoptimalkan potensi yang ada di negeri sendiri, apalagi di skala global. Diharapkan dengan pemerintahan baru, berbagai komponen halal dapat dinikmati oleh 282 juta penduduk Indonesia," ujar Hakam.

Hakam juga mengapresiasi perkembangan ekonomi syariah di Malaysia yang maju pesat berkat peran aktif pemerintahnya.

Perbandingan dengan Indonesia, yang hanya memiliki 7 persen perbankan syariah dibandingkan dengan 40 persen di Malaysia, menunjukkan bahwa ekonomi syariah Indonesia masih memiliki ruang besar untuk berkembang.

Baca Juga: Lewat Azwar Anas, Megawati Ketahuan Titip Salam untuk Prabowo Subianto

“Di Malaysia, perekonomian syariah benar-benar hidup," tegasnya.

Menatap tahun 2024, Indonesia diprediksi akan menjadi industri halal terbesar di dunia, dan diharapkan pemerintahan baru dapat membawa ekonomi syariah ke arah yang lebih baik.

“Industri halal di ekonomi syariah harus dapat dinikmati oleh semua orang, tidak hanya umat Islam," ujarnya.

Wakil Rektor Universitas Paramadina dan Associate INDEF, Handi Risza, menyoroti ekonomi syariah global menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan aset keuangan syariah global diperkirakan mencapai USD6,6 miliar pada tahun 2027.

Sementara itu, total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai Rp2.582,25 triliun, menunjukkan bahwa industri keuangan syariah Indonesia dapat bertahan dan bahkan berkembang di tengah berbagai tantangan ekonomi.

"Sinergi dan interkoneksi ekosistem ekonomi syariah akan terkoneksi dengan bisa tumbuh, bahkan sektor haji dapat menjadi primadona," tambah Handi.

Guru Besar UIN Jakarta dan Associate INDEF, Nur Hidayah, menegaskan, di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, ekonomi syariah harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus melibatkan penguatan regulasi dan kelembagaan, serta menciptakan ekosistem yang terintegrasi dan kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Baca Juga: Sesak Nangis, Bunga Zainal Ngaku Uang yang Ditipu Dana Pendidikan Anak Hasil Kerja Keras Sendiri

"Keselarasan visi ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung pertumbuhan industri halal secara nasional dan memastikan Indonesia mampu bersaing di panggung internasional sebagai pusat industri halal terkemuka di dunia," jelas Nur Hidayah.

Peneliti INDEF, Izzudin Al Farras Adha, mencatat bahwa meskipun ada perkembangan signifikan di sektor pasar modal syariah dan perbankan syariah, posisi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain.

Ia menekankan pentingnya peningkatan daya saing di pasar global agar produk dan layanan halal Indonesia dapat mendominasi di panggung internasional.

"Ekonomi halal Indonesia bernilai USD5,1 miliar, dengan potensi tambahan PDB dari ekonomi halal Indonesia per tahun, nilai ekspor produk halal mencapai USD15,87 miliar pada 2022, dan pertumbuhan Halal Value Chain pada 2023 berkisar antara 4,5 persen hingga 5,3 persen," papar Farras.

Baca Juga: Bukan Tuhan, Shin Tae-yong Upayakan Hasil Terbaik Jelang Lawan Arab Saudi

Diskusi ini menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam mengembangkan ekonomi syariah yang lebih optimal di Indonesia, sehingga strategi yang diterapkan dapat berjalan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.