Soal Serangan ke PDN, Tom Lembong: Pemerintah Abai Kembangkan Sistem Keamanan Siber
Demi Ermansyah | 29 Juni 2024, 17:10 WIB

AKURAT.CO Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan bahwa kebijakan intervensi pemerintah terhadap perdagangan dan ekonomi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan matang dan tanpa mengabaikan kebijakan di sektor lain.
Dalam agenda Global Town Hall mengenai proteksionisme perdagangan global yang diselenggarakan Foreign Policy Community Indonesia (FPCI), Thomas Lembong menyebut pemerintah sejumlah negara, termasuk Indonesia, cenderung memilih pendekatan intervensi untuk mengatur kegiatan ekonomi nasionalnya.
"Namun, kita harus pastikan apakah intervensi pemerintah membawa pengaruh positif dan menerapkan kebijakan yang cerdas, tepat, dan berdampak positif," ujar Tom, sebagaimana dipantau secara daring, Sabtu (29/6/2024).
Dicontohkan, merebaknya judi daring yang menyebabkan kerugian finansial besar serta serangan siber ke pusat data nasional baru-baru ini mengesankan bahwa Pemerintah Indonesia abai terhadap pentingnya mengembangkan sistem keamanan siber yang baik di tengah usaha membangun ekonomi.
"Penting bagi pemerintah untuk tetap memerhatikan perkembangan sektor lain sembari melakukan intervensi ekonomi," imbuhnya.
Kebijakan intervensi yang membatasi pelaku ekonomi, lanjutnya, membawa konsekuensi pemerintah harus siap menghadapi dan menangani keluhan mereka. Pemerintah pun harus melakukan pengawasan lebih menyeluruh terhadap aktivitas ekonomi agar bisa menilai apakah kebijakan intervensi membawa manfaat.
Tom menyoroti keberhasilan Singapura menyepakati kontrak eksklusif dengan penyanyi AS Taylor Swift untuk tampil selama beberapa hari di negara itu dalam rangka tur dunianya beberapa waktu lalu, sebagai contoh intervensi pemerintah yang positif. "Hal itu merupakan contoh intervensi negara yang cerdas, berjiwa bisnis, dan sangat berhasil," kata mantan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.
Meski demikian, Tom mengakui tidak sedikit pemerintah yang membuat kebijakan proteksionisme, seperti dengan melarang ekspor atau impor komoditas tertentu, atas alasan politis dan simbolis belaka. "Pemerintah yang mengandalkan intervensi yang terlampau sensasional, seringkali berakhir mengabaikan pentingnya kebijakan lain yang diperlukan untuk keberhasilan perdagangan ataupun investasi," kata dia.
Contoh lain, keputusan Indonesia melakukan intervensi ekonomi dengan melarang ekspor nikel mentah amat menonjol, sehingga muncul kesan langkah tersebut mewakili strategi ekonomi yang ditempuh Indonesia.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Kalender Jawa 10 Oktober 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon dan Hari Baiknya
- 2Eks Ketua KY Soroti Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Menemukan Bukti Bukan Berarti Terbukti
- 3Kontak Tembak di Papua Barat Daya, Komandan Operasi OPM Dikabarkan Tewas
- 4Kalender Jawa 12 Oktober 2026: Watak Weton Senin Pahing Dikenal Tegas dan Punya Cita-Cita Tinggi
- 5India Diguncang Gelombang Penangkapan, Ribuan Orang Ditahan Jelang Demo Tuntut Ketua KPU Mundur
- 6Kalender Jawa 13 Oktober 2026: Watak Weton Selasa Pon, Setia tetapi Mudah Cemburu
- 7Prediksi Lens vs Sporting CP 13 Oktober 2026: Skor, H2H, dan Susunan Pemain
- 8Kesepakatan Diesel Trump-Putin Dicibir Zelensky: Kami Dijadikan Kedok
- 9KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid Pekan Ini
- 10Eratnya Persahabatan Indonesia-Mesir, Prabowo Antarkan Langsung Keberangkatan Presiden El-Sisi







