Tangkap Capaian Pembangunan, Bappenas Bakal Luncurkan Indeks Desa

AKURAT.CO Untuk mengukur capaian pembangunan desa di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas akan meluncurkan Indeks Desa pada Senin, 4 Maret 2024 mendatang.

Peluncuran ini menjadi titik puncak koordinasi Kementerian PPN/Bappenas bersama Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti mengatakan Indeks Desa lahir dari serangkaian koordinasi dan pembahasan antarinstansi pemerintah terkait, sebagai tindak lanjut dari amanat Rapat Terbatas Dana Desa pada Desember 2019.

Baca Juga: Kawal Pembangunan Desa Wisata Serangan Bali, Deputi Bappenas Teken MoU

Di tahun tersebut, Presiden RI Joko Widodo menyetujui penggunaan Indeks Desa untuk mengukur capaian pembangunan desa. Namun, hingga saat ini, terdapat dua indeks capaian pembangunan desa, yaitu Indeks Desa (ID) dan Indeks Desa Membangun (IDM).

Perbedaan keduanya meliputi sumber data, metode perhitungan, dimensi, variabel, dan mekanisme verifikasi data. Menindaklanjuti instruksi Sekretaris Kabinet, pada 2023, Kementerian PPN/Bappenas melakukan sejumlah koordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk menyempurnakan Indeks Desa.

Setelah serangkaian rapat pembahasan, uji coba, dan rapat koordinasi, kesepakatan antar instansi dicapai, menghasilkan Indeks Desa yang telah disempurnakan sebagai indeks tunggal pengukuran capaian pembangunan desa.

"Peluncuran Indeks Desa akan menjadi sejarah pemantapan penilaian capaian pembangunan desa di Indonesia. Dengan Indeks Desa sebagai panduan tunggal, kita dapat lebih efektif mendorong kemandirian desa dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk kemajuan berkelanjutan," ungkap Tri dikutip Jumat (1/3/2024).

Diketahui, peluncuran Indkes Desa rencananya akan dihadiri pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik.

Selain itu, berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah pusat, daerah, dan desa, mitra pembangunan, serta media massa akan turut menyaksikan peluncuran Indeks Desa yang menjadi langkah strategis bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.