Bappenas: Ekonomi Biru Fokus Pembangunan Indonesia Ke Depan

AKURAT.CO Sektor maritim berperan penting untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dari negara nusantara berdaluatan, maju, dan berkelanjutan. Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa menekankan pentingnya ekonomi biru agar menjadi prinsip berkelanjutnya semakin mendominasi di setiap rancangan rencana pembangunan Indonesia ke depan. 

“Jadi state of mind kita harus berbeda. Jangan dilihat pulau-pulau itu dipisahkan oleh lautan, tetapi kita memiliki lautan yang luas dan di dalamnya ada pulau. Mengoptimalkan ekonomi biru menjadi bagian dalam transformasi ekonomi, salah satunya dengan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata Menteri Bappenas Suharso dikutip pada Selasa (8/8/2023). 

Suharso menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pembangunan sektor maritim diharapkan tidak hanya mencakup penguatan keamanan laut saja, tetapi juga menerapkan ekonomi kelautan berkelanjutan, serta memperhatikan keberlanjutan sumber daya kelautan. 

“Pembangunan maritim menjadi prioritas pembangunan di masa depan. Saat ini, Indonesia sudah dalam jalan panjang untuk membangun ekonomi maritim yang pesat, memiliki kekuatan maritim yang kokoh, dan peradaban maritim yang kuat,” ucap Menteri Bappenas. 

Selain untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi biru, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Mochammad Firman Hidayat juga mengucapkan pentingnya untuk memperkuat kapasitas negara dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan inovasi sumber daya berbasis laut yang berkelanjutan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan digital transformasi seperti yang tercantum dalam National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP).

“Melalui kelompok kerja Blue Innovation, NBAAP meningkatkan kapasitas, mempromosikan inovasi, dan memastikan inklusivitas gender dalam industri berbasis laut, dengan fokus pada mata pencaharian, pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi yang adil bagi semua pemangku kepentingan untuk mempertahankan persyaratan pembangunan ekonomi biru,” ungkap Firman. 

Kemudian, Firman juga menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi kelautan juga harus memperhatikan aspek keadilan, sehingga dapat merangkul semua kepentingan masyarakat, utamanya mereka yang bergantung pada sumber daya kelautan untuk keberlangsungan hidup.