Kartu Indonesia Pintar Kuliah Bebani Keuangan Negara?
AKURAT.CO Peneliti Senior dari Smeru Research Institute, Daniel Suryadarma beberapa waktu lalu meneliti Kartu Indonesia Pintar (KIP) jilid II untuk program pendidikan perkuliahan yang akan diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila terpilih nanti pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Menurut dia, adanya KIP Kuliah ini bakal membebani anggaran negara. Dengan alasan, bahwa biaya pendidikan jenjang perguruan tinggi tentu saja tak sedikit dananya. Jadi, KIP Kuliah disarankan untuk tidak diterapkan.
"KIP Kuliah bukanlah program yang tepat untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi. Apalagi sudah ada Bidik Misi. THREAD (1/N)," cuit akun Twitter @dsuryadarma seperti dipantau Akurat.co, Selasa (12/3/2019).
KIP Kuliah bukanlah program yang tepat untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi. Apalagi sudah ada Bidik Misi.
— Daniel Suryadarma (@dsuryadarma) March 11, 2019
THREAD
(1/N)
Dan berikut alasan peneliti ini mengimbau presiden agar KIP Kuliah tidak diterapkan:
Alasan
1. Pendidikan tinggi berkualitas itu sangat mahal. Bisa habis APBN/APBD untuk beasiswa / subsidi yang cukup.
2. Pendidikan tinggi memiliki private returns yang besar. Demi asas keadilan, maka mahasiswa perlu menanggung sebagian besar biaya pendidikan (2/N),
3. Pendidikan tinggi di Indonesia itu 70% swasta. Beda jauh dengan SD, SMP, SMA. Dengan variasi biaya yang cukup tinggi, susah untuk menentukan besaran KIP yang pas. (3/N)
Tapi pemerintah tetap punya peran besar untuk meningkatkan partisipasi yang sekarang masih sekitar 30%. Jawabannya: merancang sistem pinjaman mahasiswa. Tapi tidak bisa dengan model pinjaman seperti KPR, apalagi kredit tanpa agunan! (4/N).
Di paper ini: http://www.smeru.or.id/en/content/financing-higher-education-indonesia-assessing-feasibility-income-contingent-loan-system …, Elza dan saya melakukan simulasi sistem yang disebut income contingent loan. Sistem ini berhasil di Australia, Thailand, Malaysia. Hasil kami menunjukkan bahwa sistem ini juga berpotensi di Indonesia (5/N).
Tentu masih banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang income contingent loan: kapasitas pemerintah, kondisi pasar tenaga kerja, dll. Tapi ini adalah alternatif yang lebih efisien dan sustainable daripada KIP Kuliah atau model beasiswa / subsidi. (6/6).
Tentu masih banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang income contingent loan: kapasitas pemerintah, kondisi pasar tenaga kerja, dll. Tapi ini adalah alternatif yang lebih efisien dan sustainable daripada KIP Kuliah atau model beasiswa / subsidi.
— Daniel Suryadarma (@dsuryadarma) March 11, 2019
(6/6)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini
