Bos BI: Hilirisasi Jadi Kunci Dorong Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi

AKURAT.CO Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi hanya dapat dicapai melalui transformasi menyeluruh pada sektor riil.

Transformasi tersebut, menurutnya, harus ditempuh lewat kebijakan industrial dan reformasi struktural yang terarah dan konsisten.

“Pertumbuhan tinggi mengharuskan transformasi sektor riil. Kebijakan industrial dan struktural ditempuh. Meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas,” ujar Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Baca Juga: BI Genjot Ekonomi Hijau, Tanam 37 Ribu Pohon hingga Dorong UMKM Hijau

Dirinya menjelaskan, kebijakan industrial diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produksi melalui pengembangan sektor-sektor prioritas nasional.

Hilirisasi berbasis sumber daya alam (SDA), industri teknologi, dan industri padat karya menjadi fokus utama agar Indonesia mampu keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Perry menyebutkan bahwa hilirisasi mencakup komoditas strategis seperti nikel, tembaga, bauksit, timah, dan mineral tanah jarang.

Sementara itu, pengembangan industri teknologi menargetkan sektor kendaraan listrik, baterai, petrokimia, dan semikonduktor.

Adapun industri padat karya diarahkan untuk memperkuat sektor seperti garmen dan alas kaki sebagai penopang penciptaan lapangan kerja.

Dirinya menambahkan, penguatan kebijakan industrial harus dibarengi reformasi struktural guna memperbaiki iklim investasi, memangkas birokrasi, meningkatkan konektivitas infrastruktur, serta membuka lebih luas akses perdagangan dan investasi.

Baca Juga: BI Taksir CAD 2025 Tembus 0,7 Persen PDB, Berpeluang Surplus Tipis

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan diprioritaskan menjadi pusat pertumbuhan baru. Perry mengingatkan bahwa hilirisasi dan industrialisasi membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.

Sumber pendanaan disebut berasal dari kombinasi pembiayaan swasta, perbankan, pasar modal, hingga penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN).

Sedangkan APBN difokuskan untuk mendukung program sosial dan ekonomi kerakyatan sesuai batasan defisit fiskal.

Untuk itu, ia menilai diperlukan model bisnis yang kuat dan menguntungkan secara komersial, baik dari sisi kepastian hukum, kelayakan proyek, kesiapan teknologi, hingga kecukupan sumber daya manusia.

“Pembiayaan harus berbasis bisnis yang bankable dan berkelanjutan,” tegasnya.

BI, kata Perry, akan terus memperkuat dukungan lewat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Instrumen yang disiapkan meliputi pembelian obligasi berkualitas dari pasar sekunder, fasilitas lindung nilai, hingga sekuritisasi di pasar uang guna memperluas akses pembiayaan bagi proyek strategis.

Dirinya menilai sinergi kebijakan antara pemerintah, otoritas keuangan, dan pelaku industri menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih kuat pada 2026 dan 2027.

Transformasi ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, serta program kerakyatan disebutnya sebagai pilar utama.

Selain itu, BI juga mendorong penguatan stabilitas dan permintaan domestik, pengembangan pembiayaan dan pasar keuangan, percepatan ekonomi dan keuangan digital nasional, serta kerja sama investasi dan perdagangan internasional sebagai bagian dari transformasi struktural.

“Dengan sinergi lima kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut, Insya Allah Indonesia akan tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan. Stabilitas terjaga,” ujar Perry.

Program hilirisasi, industrialisasi, serta inisiatif sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Perumahan Rakyat disebut akan meningkatkan lapangan kerja, sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional dari pusat hingga daerah.