Target Swasembada Pangan dan Program MBG

AKURAT.CO Kondisi ketahanan pangan dan kecukupan gizi menjadi tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengusung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, langkah pemerintah belum cukup menyentuh inti masalah yang dihadapi masyarakat terkait kecukupan gizi. Menurutnya, meski swasembada pangan menjadi prioritas, akses masyarakat terhadap pangan bergizi masih menjadi tantangan besar.

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), hanya masyarakat dengan pendapatan di kuintil ke-4 dan ke-5, atau sekitar 40% penduduk, yang mampu memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) energi harian. Artinya, sekitar 60% penduduk Indonesia masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan gizi harian mereka.

“Kondisi ini secara umum lebih buruk dibanding 2019,” ungkap Awalil dalam webinar, Selasa (5/11/2024).

Awalil juga mengutip data Global Hunger Index (GHI) yang menunjukkan posisi Indonesia berada di peringkat ke-77 dari 127 negara, di bawah rata-rata global.

Posisi Indonesia di Asia Tenggara juga cukup memprihatinkan, dengan skor kelaparan yang lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Myanmar. Hanya Timor Leste dan Laos yang memiliki skor lebih rendah dari Indonesia.

Indikator penting lain dalam GHI, yaitu Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, juga menunjukkan tren yang memburuk.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi ketidakcukupan pangan pada 2023 tercatat sebesar 8,53%, angka ini lebih tinggi dibandingkan periode 2017 hingga 2021. Capaian ini juga jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 5,2%.

Masalah ini kian kompleks karena terdapat disparitas besar antarwilayah. Menurut Awalil, ada 291 kabupaten dan kota di Indonesia yang prevalensi ketidakcukupan pangannya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Secara mengejutkan, di beberapa kabupaten, angkanya mencapai lebih dari 30%, dengan Papua sebagai wilayah terburuk yang mencatat angka 35,63%. Sebaliknya, di Jakarta, prevalensinya hanya 2,57%.

Awalil menggarisbawahi pentingnya memperluas misi swasembada pangan, bukan hanya dalam hal produksi tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat di setiap lapisan. Keterbatasan pangan yang terjadi bukan hanya terkait dengan produksi, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mengakses makanan bergizi yang cukup.

“Swasembada pangan bukan hanya soal produksi melebihi konsumsi, melainkan soal akses masyarakat pada kecukupan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Awalil menyarankan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kedaulatan pangan sebagai bagian dari strategi swasembada. Kedaulatan pangan mengukur sejauh mana kontrol masyarakat dan negara terhadap pangan, bukan hanya dari sisi kuantitas tetapi juga harga yang terjangkau bagi masyarakat luas.

Masalah kontrol produksi pangan yang cenderung lebih banyak dipegang oleh korporasi melalui program seperti food estate juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Menurut Awalil, pola ini justru berpotensi memperburuk kesenjangan akses pangan, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang kesulitan membeli pangan dengan harga yang semakin tinggi.