Soal Tarif PPN 12 Persen, Airlangga: Masih Dibahas dengan Kemenkeu, Pertimbangkan Daya Beli Masyarakat

AKURAT.CO Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% saat ini masih dalam tahap pembahasan. Kebijakan ini menjadi sorotan publik, terutama terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat yang rentan.

Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto Kenaikan tarif PPN dapat berdampak signifikan terhadap harga barang-barang kebutuhan pokok. Sebagai pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, kenaikan ini berpotensi menyebabkan inflasi, di mana harga barang akan naik seiring dengan peningkatan tarif pajak.

Masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah dan menengah, akan merasakan beban ekonomi yang lebih besar. "Tarif PPN masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Keputusan ini mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujarnya saat rapat dengan kementerian teknis, Minggu (3/11/2024).

Baca Juga: Temui Suharso, Menteri PPN Rahcmat Pambudy Bahas Strategi Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Sektor-sektor yang paling terdampak adalah makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi sehari-hari. Para pengusaha mungkin akan meneruskan biaya tambahan ini kepada konsumen, sehingga barang-barang yang sebelumnya terjangkau menjadi lebih mahal. Hal ini berpotensi mengurangi daya beli masyarakat, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Pemerintah harus mempertimbangkan bahwa dalam konteks perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan PPN bisa menjadi langkah yang kontroversial. Masyarakat yang sudah merasakan dampak dari inflasi dan tekanan ekonomi akibat pandemi tentu tidak ingin melihat beban tambahan melalui kenaikan pajak.

Selain itu, prospek pertumbuhan ekonomi juga perlu dievaluasi. Dengan skema pajak yang baru, diharapkan pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, jika beban pajak semakin tinggi, hal ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi yang justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah yang diambil tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan negara tetapi juga tidak membebani masyarakat yang sudah mengalami kesulitan ekonomi.