Prabowo Diminta Bertangan Besi Sekaligus Partisipatif dalam Membangun Ekonomi RI

"Langkah-langkah tersentralisasi dan terburu-buru, jika dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara bermakna, dapat memicu berbagai masalah, baik di tingkat ekonomi maupun sosial," ujarnya saat dihubungi Akurat.co, Jumat (11/10/2024).

 

Bhima mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan yang terlalu dipaksakan dan tersentralisasi, meskipun tujuannya adalah untuk mempercepat eksekusi proyek, justru akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah memperkuat kewenangan pemerintah pusat. 

 

"Sekarang saja dengan adanya UU Cipta Kerja, kewenangan pemerintah pusat kuat sekali. Banyak proyek dipercepat eksekusinya. Hasilnya apa? Deindustrialisasi terus terjadi, kelas menengah turun, proyek infrastruktur jadi beban APBN dan keuangan BUMN," tukas Bhima.

Ia menjelaskan bahwa akibat dari sentralisasi ini, pemerintah daerah banyak kehilangan kewenangan. Ini menyebabkan masalah serius, terutama dalam proyek hilirisasi di Sulawesi dan Maluku. Bhima mencontohkan bahwa meskipun pemerintah daerah harus menangani masalah lingkungan dan sosial yang muncul, bagi hasil dari hilirisasi ke daerah sangat kecil.

 

"Begitu bagi hasil ke daerah dari hilirisasi kecil, tapi masalah lingkungan dan sosial tinggi yang tanggung jawab adalah Pemda," tambahnya.

Salah satu dampak nyata dari kebijakan "tangan besi" ini adalah merebaknya konflik di proyek geothermal (panas bumi) di berbagai wilayah, yang terjadi karena pendekatan top-down yang minim pelibatan masyarakat. Konflik agraria pun berpotensi meningkat signifikan, dengan masyarakat yang sebelumnya dijanjikan kesejahteraan melalui pembangunan justru terjebak dalam konflik yang merugikan mereka.

Bhima juga mengingatkan bahwa meskipun semangat Prabowo untuk memangkas birokrasi guna meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya perizinan adalah hal yang positif, penerapan kebijakan dengan cara-cara "tangan besi" dapat lebih banyak menimbulkan kerugian bagi perekonomian. "Tangan besi dengan rencana program yang terburu-buru dan tidak partisipatif lebih banyak merugikan ekonomi," tegasnya.

Lebih lanjut, Bhima menekankan pentingnya pendekatan yang partisipatif dalam pembangunan, di mana masyarakat dan pemerintah daerah terlibat secara aktif. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi konflik, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sehingga dampak ekonominya lebih terasa dan berkelanjutan.

Penerapan kebijakan pembangunan yang terpusat tanpa pelibatan daerah dan masyarakat secara aktif, menurut Bhima, berisiko mengubah agenda pembangunan yang seharusnya membawa kesejahteraan menjadi sumber bencana bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan "tangan besi" tanpa memperhatikan partisipasi publik justru berpotensi merusak nilai ekonomi yang ingin dicapai.