Menkeu Sebut Harga Komoditas Global Berdampak Langsung ke Ekonomi RI

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, fluktuasi harga komoditas global terus memberikan dampak langsung pada perekonomian Indonesia.

Harga minyak mentah Brent, misalnya, pernah mencapai level USD115 per barel pada Juni 2014 sebelum jatuh tajam ke titik terendah USD2 per barel pada Januari 2016. Kenaikan harga yang pesat terjadi kembali saat perang Ukraina pada Juni 2022, di mana harga minyak melonjak hingga USD120 per barel.

Namun, harga ini kembali turun drastis menjadi USD65 pada tahun 2023 dan kembali naik ke USD90 pada awal 2024 akibat konflik di Gaza, Palestina.

"Perubahan harga komoditas seperti minyak dan batubara memang mempengaruhi kondisi ekonomi kita secara langsung. Ketika harga tinggi, kita mendapatkan dorongan dari sisi permintaan eksternal dan domestik, namun saat harga rendah, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan fiskal sangat terasa," ujar Sri Mulyani di sela Rapat Paripurna DPR, Senin (20/5/2024).

Baca Juga: Paripurna, Menkeu Berbagi Pengalaman RI Lewati Berbagai Krisis Ekonomi

Komoditas batubara juga mengalami volatilitas serupa. Harga batubara pernah mencapai puncak USD430 per ton pada September 2022, namun turun tajam menjadi USD127 per ton pada November 2023.

Sementara itu, harga minyak sawit mentah (CPO) yang pernah menyentuh level terendah USD544 per ton pada Juli 2019, melonjak tinggi hingga USD1.800 per ton pada Maret 2022.

"Fluktuasi harga komoditas ini memang memicu dampak psikologis dan ekonomi bagi Indonesia. Saat harga komoditas tinggi, kita melihat peningkatan pertumbuhan melalui ekspor dan permintaan domestik," jelasnya.

Namun, pada saat harga turun, seperti yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016, kita harus menghadapi realisasi pendapatan negara yang jauh di bawah target, yakni masing-masing Rp286 triliun atau 2,5% dari PDB pada tahun 2015 dan Rp260 triliun atau 2,1% pada tahun 2016," tambahnya.

Untuk mengatasi tekanan fiskal dan mengembalikan stabilitas ekonomi, pemerintah melakukan berbagai langkah pengendalian belanja. Pada tahun 2016, pemerintah melakukan pengendalian belanja negara sebesar Rp231 triliun atau 1,9% dari PDB. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi makro dan fiskal sering kali harus beradaptasi dengan faktor-faktor di luar kendali pemerintah.

"Kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang kredibel harus terus dijaga agar efektif dan dipercaya oleh seluruh stakeholder, termasuk pelaku pasar dan investor. Ini penting untuk kepentingan nasional bersama dan keberlanjutan pembangunan," jelas Sri Mulyani.

Fluktuasi harga komoditas global ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal. Pemerintah terus berupaya melakukan manuver kebijakan yang tepat untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang.