Akurat Logo

Bukan Cuma MSCI, Ini Deretan Masalah yang Menggerus Kepercayaan Investor RI

Esha Tri Wahyuni | 20 November 2026, 10:20 WIB
Bukan Cuma MSCI, Ini Deretan Masalah yang Menggerus Kepercayaan Investor RI
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun - AKURAT.CO/Esha Tri Wahyuni

AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengakui, pemulihan kepercayaan terhadap sektor keuangan menjadi salah satu pekerjaan rumah besar Indonesia di tengah berbagai tekanan ekonomi.

Sejumlah persoalan mulai dari sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal, kasus industri asuransi, hingga penguatan regulasi aset kripto menjadi perhatian.

Misbakhun menilai Indonesia sebenarnya memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Namun, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan upaya membangun kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Baru 70 Persen, Misbakhun Ingatkan Risiko Defisit APBN

"Tapi di saat yang sama, kita punya fundamental yang kuat. Faktor ketidakpercayaan ini harus tugas kita untuk memperhatikan," ungkap Misbakhun dikutip dari YouTube CNBC dalam acara Financial Forum 2026, Jumat (20/11/2026).

Dirinya mencontohkan sorotan MSCI terhadap pasar modal Indonesia yang perlu dijadikan momentum untuk memperbaiki kredibilitas industri pasar modal. Menurutnya, sejumlah persoalan terkait tata kelola, transparansi, free float, hingga aktivitas transaksi perlu mendapat perhatian.

"Ini sebagai bagian untuk membangun kredibilitas pasar modal, tata kelola, transparansi, ada floating, ada masalah transaksi juga dan sebagainya," tambahnya.

Menurut Misbakhun, pembenahan sektor keuangan tidak hanya menyangkut pasar modal. Industri asuransi juga menghadapi tantangan besar dalam memulihkan kepercayaan masyarakat setelah munculnya sejumlah kasus yang melibatkan perusahaan asuransi.

Baca Juga: Gandeng LPS Masuk ke Pesantren, Misbakhun Salurkan Bantuan Perlengkapan Pendidikan

Misbakhun menyebut Komisi XI DPR telah menyelesaikan sejumlah agenda legislasi melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut berkaitan dengan penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), termasuk pemberian mandat baru sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi.

"Industri keuangan, terutama sektor asuransi, menghadapi tekanan yang luar biasa terhadap kepercayaan setelah kasus di Jiwasraya dan beberapa kasus di sektor misalnya AJB ini juga menggerakkan. Mau tidak mau ini juga menjadi salah satu tugas yang harus kita lakukan," ungkap Misbakhun.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.