40 Perusahaan Baja Disisir Kemenkeu, Potensi Pajak Hilang Capai Rp5 Triliun

Demi Ermansyah | 6 Februari 2026, 07:50 WIB

AKURAT.CO Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia membidik 40 perusahaan yang beroperasi di sektor baja karena terindikasi tidak memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dari dugaan pelanggaran tersebut, potensi penerimaan negara yang hilang ditaksir mencapai Rp4 triliun hingga Rp5 triliun per tahun.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jumlah perusahaan yang terindikasi cukup signifikan dan berdampak langsung pada penerimaan negara.

“Kalau kita lihat sampai 40 perusahaan, ini lumayan besar. Kita prediksi Rp4 triliun–Rp5 triliun berkurangnya income kita. Jadi ini gilirannya perusahaan bayar pajak,” kata Purbaya di Tangerang, Banten, Kamis.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah menutup kebocoran penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kemenkeu akan terus menyisir perusahaan yang diduga mengemplang pajak dan memastikan kewajiban disetorkan sesuai ketentuan.

“Nanti staf saya akan memanggil mereka untuk memastikan agar mengerti apa yang kita kerjakan dan ke depan harus ikut dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Ia menegaskan, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pajak akan dipanggil ke kementerian guna memastikan adanya komitmen pembayaran. Proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur.

“Jangan main-main dengan Indonesia. Kita akan biarkan prosesnya berjalan, staf saya akan memanggil pemilik perusahaan,” tegasnya.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menambahkan, modus yang dilakukan puluhan perusahaan tersebut relatif seragam, yakni tidak melaporkan kondisi sebenarnya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) untuk menyembunyikan omzet.

“Untuk 40 perusahaan ini memang melakukan modus yang sama, dalam periode antara tahun 2016 sampai 2019,” kata Bimo.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelusuran lanjutan, termasuk pengembangan penyidikan hingga ke pemilik saham perusahaan.

“Selain itu kita hari ini sedang forensik dan mengambil data dari server yang ada di perusahaan terkait,” ujarnya.

Sebagian besar perusahaan yang terindikasi pelanggaran berada di wilayah Jakarta dan Banten. Pemerintah memastikan penindakan dilakukan untuk menciptakan kepatuhan pajak yang lebih adil di sektor industri.