Pemerintah Pastikan UMKM Kecil Bebas Pajak Penghasilan

Demi Ermansyah | 28 Agustus 2025, 11:24 WIB

AKURAT.CO Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memungut pajak penghasilan (PPh) dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet dibawah Rp500 juta per tahun. Penegasan tersebut merespons isu yang beredar di masyarakat mengenai rencana pemerintah memajaki pedagang kecil.

Dalam keterangan resmi melalui akun resmi media sosialnya (@Ditjenpajakri), DJP menekankan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melindungi UMKM. Sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PMK 164/2023, pelaku usaha dengan omzet dibawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan PPh.

“UMKM jangan khawatir, pemerintah selalu berkomitmen melindungi usaha kecil,” tulis DJP.

Adapun fokus pemerintah saat ini adalah menertibkan shadow economy, yaitu aktivitas ekonomi bernilai besar yang belum tercatat dalam sistem administrasi perpajakan resmi.

Seperti yang diketahui, Shadow economy mencakup usaha dengan omzet besar di atas Rp500 juta per tahun yang belum terdaftar, perdagangan bernilai tinggi yang tidak dilaporkan, serta sektor ekonomi besar yang belum masuk sistem perpajakan.

Oleh karena itu, pemerintah menilai penertiban shadow economy penting dilakukan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan. Beban pajak tidak hanya ditanggung pelaku usaha yang taat, tetapi juga mereka yang selama ini beroperasi di luar sistem.

Langkah ini diharapkan menambah penerimaan negara sekaligus memberikan akses pembiayaan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

“Penertiban shadow economy bukan untuk membebani pedagang kecil, melainkan untuk memastikan keadilan serta keberlanjutan pembangunan,” tegas DJP.

Dengan demikian, isu bahwa pemerintah akan memajaki pedagang kecil dipastikan tidak benar. UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dilindungi dan dibebaskan dari kewajiban PPh.