Menko Airlangga Akui Literasi Keuangan Jadi Tantangan Terbesar Peningkatan Inklusi Keuangan

AKURAT.CO Pemerintah terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengimbau masyarakat untuk memiliki rekening perbankan sebagai bagian dari strategi memperluas akses keuangan formal.

Namun, dibalik pencapaian yang sudah diraih, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ini sekitar 89% masyarakat Indonesia sudah memiliki akses ke layanan perbankan, namun masih ada kesenjangan, terutama di daerah seperti Maluku Utara dan Halmahera.

"Salah satu hambatan utama dalam inklusi keuangan adalah rendahnya literasi keuangan di masyarakat. Data menunjukkan bahwa meskipun penggunaan akun keuangan formal sudah mencapai 88,7 persen, tingkat literasi keuangan baru berada di angka 65,4 persen," paparnya di Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Baca Juga: Dipanggil Presiden Prabowo, Menko Airlangga Laporkan Perkembangan Perekonomian Nasional

Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang sudah memiliki akun bank, tetapi belum sepenuhnya memahami cara menggunakannya secara optimal atau mengelola keuangan mereka dengan baik.

Selain itu, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan juga menjadi masalah. Tingkat inklusi keuangan di perkotaan mencapai 91,5%, tetapi di pedesaan masih 84,8%.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh akses terhadap infrastruktur perbankan yang lebih terbatas di daerah terpencil, serta masih adanya preferensi terhadap transaksi tunai dibandingkan sistem digital.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan menggandeng BUMN untuk meningkatkan literasi keuangan.

Namun, sosialisasi dan edukasi harus lebih gencar dilakukan agar masyarakat benar-benar memahami pentingnya menggunakan layanan perbankan dengan bijak.

Baca Juga: Jaga Daya Beli, Menko Airlangga Imbau Pengusaha Bayar THR Lebih Cepat dari H-7

Tantangan lain yang dihadapi adalah keamanan dalam transaksi digital. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan perbankan digital, ancaman kejahatan siber seperti penipuan online dan pencurian data pribadi juga meningkat. Hal ini membuat sebagian orang ragu untuk beralih ke transaksi digital.

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah mengintegrasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menyinergikan data antar kementerian dan lembaga. Data ini digunakan untuk memastikan bantuan sosial dapat disalurkan dengan lebih efisien dan transparan.

Meskipun sudah ada perkembangan positif, jalan menuju inklusi keuangan yang merata masih panjang.

Perlu kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan yang ada dan memastikan setiap warga negara bisa mengakses layanan keuangan secara aman dan efisien.