Lantik 8 Pejabat, Menteri Ara Siap Ngegas Capai Target 3 Juta Rumah

Hefriday | 20 Januari 2025, 22:39 WIB

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan akses perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR).

Ara juga menyampaikan bahwa dirinya bersama jajaran eselon I Kementerian PKP bekerja keras demi membuat rakyat lebih bahagia melalui program perumahan. "Kami bekerja keras agar rakyat bisa gembira dan bahagia. Akses terhadap perumahan harus dimudahkan," ujar Ara dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).

Maruarar memuji kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai sangat prorakyat. Beberapa kebijakan telah digulirkan untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan percepatan waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanpa biaya tambahan.

Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, BNI Incar Penyaluran KPR Subsidi Untuk 10.750 Rumah di 2025

Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang ingin memiliki tempat tinggal layak. "Saya rasa rakyat harus dimudahkan, terutama dalam hal yang esensial seperti perumahan," tegas Maruarar.

Pada hari yang sama, Maruarar melantik delapan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP untuk mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah. Para pejabat ini akan mengisi posisi strategis, mulai dari Sekretaris Jenderal hingga Direktur Jenderal.

Pelantikan ini juga disaksikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Daftar pejabat yang dilantik antara lain:

Didyk Choirul, Sekretaris Jenderal
Fitrah Nur, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
Imran, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
Sri Haryati, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan
Brigjen Polisi Aziz Andriansyah, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Heri Jerman, Inspektur Jenderal
Tasdiyanto, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Teknologi
Budi Permana, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan dan Pencegahan Korupsi

Maruarar juga mengungkapkan manfaat besar dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP, dan Kementerian Pekerjaan Umum. SKB ini memungkinkan MBR untuk tidak lagi membayar BPHTB saat membangun rumah.

"Kebijakan ini adalah bentuk nyata pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat kecil," ungkapnya.

Selain kebijakan BPHTB, pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di sektor perumahan hingga tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Maruarar menegaskan bahwa sektor perumahan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga bagian dari strategi pemerataan ekonomi. Melalui berbagai kebijakan dan sinergi antarlembaga, Kementerian PKP optimis target ini akan tercapai. "Kami tidak hanya membangun rumah, tetapi juga memberikan harapan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia," tukasnya.

#skb #pejabat #bphtb #ara #3 juta rumah