Distribusi 2,4 Juta Genteng Jatiwangi Ricuh, Ternyata Ini Penyebabnya

AKURAT.CO Peluncuran distribusi 2,4 juta genteng dari Sentra Industri Genteng Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, diwarnai protes puluhan sopir truk pengangkut.

Mereka menolak berangkat karena pembayaran jasa angkut belum sepenuhnya diterima.

Peristiwa tersebut terjadi saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menghadiri seremoni peluncuran di Lapangan Pasar Lama Majalengka, Minggu (8/11/2026).

Menjelang berakhirnya acara, Maruarar sempat menanyakan kesiapan para sopir untuk memberangkatkan truk pengangkut genteng.

Baca Juga: Kementerian PKP Kejar Target 7.952 Pembangunan Rumah Huntap di Sumatera

Namun, pertanyaan tersebut justru disambut sorakan dari puluhan sopir yang menyatakan belum siap berangkat. Mereka juga mengangkat kedua tangan dan membentuk simbol silang sebagai tanda penolakan untuk menjalankan kendaraan.

Salah satu perwakilan sopir truk asal Sumedang, Yusuf (35) mengungkapkan, dirinya membawa 14 truk dalam kegiatan tersebut. Namun, pembayaran yang diterimanya baru mencakup tujuh truk, sementara tujuh lainnya belum dibayarkan.

"Awal mula permasalahan kami ya memang belum jelasnya alamat pengiriman genteng. Padahal, pencairan pembayaran membutuhkan nota jalan sebagai dokumen pendukung," ucapnya kepada AKURAT.CO.

Baca Juga: Kementerian PKP: KUR Perumahan Rp29,17 Triliun Baru Tersalurkan 70,85 Persen

Persoalan tersebut kemudian dibahas bersama pemerintah daerah, koperasi, dan pihak terkait di lokasi acara.

Bupati Majalengka, Eman Suherman menjelaskan, terdapat 482 truk yang terlibat dalam kegiatan distribusi tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 136 truk kategori KDMB telah dibayar, disusul 206 truk konvensional yang juga sudah menerima pembayaran.

Dengan demikian, masih terdapat 136 truk yang pembayarannya belum diselesaikan.

"Yang 136 itu, kami klarifikasi ke koperasi, ini miskomunikasi. Koperasi belum mau membayar karena ingin ada kejelasan. Ini masalah administrasi saja," ujar Eman.

Eman memastikan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, dana pembayaran tersedia dan kendala yang terjadi berkaitan dengan administrasi.

"Yang 136 yang belum bayar, dan koperasi, kami Pemda Kabupaten Majalengka bertanggung jawab. Semua pasti dibayar. Sekarang kita selesaikan," tegasnya.