Belum Kondusif, Menhub Perpanjang Penutupan 8 Bandara

AKURAT.CO Aktivitas Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap operasional penerbangan. Pemerintah kembali memperpanjang penutupan delapan bandara yang terdampak penyebaran abu vulkanik hingga Senin (7/9/2026) pukul 09.00 WIB.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengatakan, keputusan memperpanjang penutupan bandara diambil dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan pergerakan abu vulkanik yang masih dinamis. Pemerintah belum dapat memastikan kapan seluruh bandara dapat kembali beroperasi secara normal.

"Keselamatan menjadi prioritas kita. Kami melihat situasi terakhir berdasarkan informasi yang diberikan BMKG. Jadi kami belum bisa memastikan kapan akan berakhir karena cuaca terlalu dinamis," ujar Dudy dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2026).

Baca Juga: Penumpang Pesawat Terimbas Abu Vulkanik Anak Krakatau Bisa Refund 100 Persen

Menurut Dudy, perubahan arah angin pada berbagai lapisan ketinggian menjadi salah satu faktor yang membuat penyebaran abu vulkanik perlu terus dipantau.

Kondisi tersebut dapat berubah dengan cepat sehingga pemerintah masih harus memastikan jalur penerbangan berada dalam kondisi aman. "Tadi disampaikan BMKG bahwa setiap layer ketinggian arah anginnya cepat berubah, sehingga ini yang harus kita pastikan," katanya.

Delapan bandara yang masih terdampak penutupan tersebut yakni Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta, Bandara Radin Inten II di Lampung, Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Bandara Budiarto di Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan.

Untuk Bandara Soekarno-Hatta, penutupan dilakukan berdasarkan NOTAM A3368/26 yang memperbarui NOTAM A3355/26. Ketentuan tersebut berlaku hingga pukul 08.59 WIB pada 7 September 2026.

Kementerian Perhubungan bersama pihak terkait terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta arah penyebaran abu vulkanik di sekitar wilayah bandara terdampak.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemeriksaan menggunakan paper test secara berkala di seluruh bandara terdampak.

Pemeriksaan tersebut dilakukan setiap 30 menit untuk mengetahui perkembangan kondisi di lapangan, termasuk apakah penyebaran abu vulkanik semakin meluas atau mulai berkurang.

Pemantauan ini menjadi bagian dari proses untuk menentukan apakah suatu bandara sudah cukup aman untuk kembali melayani penerbangan.

Dudy menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru membuka kembali bandara sebelum kondisi keselamatan penerbangan dapat dipastikan.

"Keselamatan menjadi prioritas kita," tegasnya.

Tidak hanya kondisi landasan dan wilayah udara yang menjadi perhatian. Ketika bandara nantinya dinyatakan aman untuk kembali beroperasi, pesawat yang akan digunakan maskapai juga harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu.

Hal ini penting karena abu vulkanik dapat menjadi risiko bagi mesin pesawat. Karena itu, pembukaan kembali bandara tidak otomatis berarti seluruh pesawat dapat langsung diterbangkan tanpa pemeriksaan.

Dudy mengatakan maskapai telah menyiapkan langkah operasional apabila penerbangan harus dihentikan sementara. Pesawat yang tidak digunakan juga akan menjalani prosedur tertentu selama berada di darat.

"Biasanya semua airlines sudah menyiapkan. Kalau ada apa-apa, jika harus menginap, mereka akan tutup mesinnya," ujar Dudy.

Setelah bandara kembali dibuka, pemeriksaan terhadap pesawat tetap harus dilakukan sebelum penerbangan dimulai.

Pemeriksaan ditujukan untuk memastikan tidak terdapat abu atau debu vulkanik yang dapat mengganggu komponen pesawat, terutama bagian mesin.

"Itu pun nanti kalau misalnya (bandara) sudah buka, mereka harus melakukan pemeriksaan dulu sebelum beroperasi untuk memastikan tidak ada debu di mesin. Kita pastikan harus dicek dulu sebelum beroperasi untuk keselamatan penerbangan," katanya.

Dengan demikian, pembukaan kembali delapan bandara tersebut akan bergantung pada perkembangan kondisi abu vulkanik, informasi cuaca, serta hasil pemantauan di lapangan.

Pemerintah masih menempatkan aspek keselamatan sebagai pertimbangan utama sebelum aktivitas penerbangan kembali normal.