Pesan Presiden Prabowo ke Kementerian PKP: Murahkan Harga Rumah!

AKURAT.CO Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto untuk Kementerian PKP.

Pesan yang selalu Fahri ingat dari Presiden Prabowo adalah perintah untuk menekan harga rumah.

“Presiden Prabowo berpesan, ‘Murahkan harga rumah. Fahri, tidak mungkin kita membangun rumah di atas tanah swasta. Itu akan sangat mahal’,” kata Fahri mengutip pesan Presiden Prabowo saat menjadi pembicara pada Diskusi Publik bertajuk Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak, di Rumah Gatot Kaca, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Fahri mengatakan, tugas Kementerian PKP saat menggelontorkan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah (Program 3 Juta Rumah) merupakan turunan dari pesan Presiden Prabowo.

Baca Juga: Bantah Pemangkasan Ukuran Rumah Subsidi, Wamen PKP: Harus Sesuai SDGs

Setidaknya ada 3 hal yang Fahri garis bawahi dari pesan Presiden Prabowo. Pertama, bagaimana Kementerian PKP berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kedua, bagaimana program itu bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Dan ketiga, bagaimana Program 3 juta Rumah pada akhirnya bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

“Jadi, tugas utama Kementerian PKP sebenarnya bukan membangun rumah, tapi berkontribusi pada ketiga pesan Presiden Prabowo itu. Tapi kami optimistis Program 3 Juta Rumah bisa terealisasi,” kata Fahri.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Dedek Prayudi mengatakan Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo.

“Semata-mata ingin mengoptimalkan APBN untuk langsung ditujukan bagi rakyat. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan,” kata Dedek.

Dedek menuturkan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapat hunian yang layak. “Masih ada 35 persen orang Indonesia tak tinggal di rumah yang layak,” kata Dedek.

Pemerintah mencatat sebanyak 9,9 juta keluarga belum punya rumah (backlog kepemilikan). Dan sebanyak 26,9 juta lainnya tinggal di rumah tidak layak huni (backlog
kelayakan).

Persoalan ini disebabkan beberapa hal, seperti sulitnya akses pembiayaan, kawasan permukiman yang tidak tertata, lemahnya perlindungan bagi pembeli rumah, dan aturan yang tumpang tindih.

Jika tidak segera diatasi, situasi ini akan memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Melalui Program 3 Juta Rumah ini, Presiden Prabowo menetapkan target membangun dan merenovasi 3 juta rumah dalam kurun 5 tahun. Meliputi 1 juta rumah di desa, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

Program 3 Juta Rumah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029. Program ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional ke-75, menjadi bagian dari Prioritas Nasional, serta salah satu target dari Program Hasil Terbaik Cepat.

Pemerintah menargetkan Program 3 Juta Rumah ini bisa meningkatkan rasio hunian layak dari 65,25% pada 2024, menjadi 74% pada 2029.

Program ini juga didorong untuk bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja di sektor konstruksi dan logistik.

Program 3 Juta Rumah juga merupakan salah satu upaya pemerintah memperkuat daya beli dan mobilitas sosial masyarakat berpenghasilan rendah.

Di samping itu, program ini diupayakan mampu menggerakkan 185 sub-sektor industri konstruksi dan menjadi fondasi keadilan sosial menuju Indonesia Emas 2045.