Meta, TikTok dan Google Tolak Revisi UU Hak Cipta yang Atur Konten AI di Indonesia

AKURAT.CO Rencana revisi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah perusahaan teknologi global. Meta, TikTok dan Google menilai aturan tersebut berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap informasi.
Salah satu ketentuan yang dipermasalahkan berkaitan dengan kewajiban platform digital membayar kompensasi kepada perusahaan media. Kewajiban itu berlaku ketika platform menampilkan tautan berita dari penerbit.
Keberatan tersebut disampaikan Agung Pamungkas, Government Affairs and Public Policy Manager Google Indonesia, dalam rapat bersama DPR. Ia menilai aturan pembayaran dapat membatasi akses masyarakat Indonesia terhadap berita.
Berni Moestafa, Head of Public Policy Meta Indonesia, turut menyampaikan kekhawatiran serupa. Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko mengurangi jumlah kunjungan pembaca ke situs media.
Penurunan jumlah pembaca juga dinilai dapat berdampak pada potensi pendapatan penerbit dari iklan dan langganan. Berni menegaskan bahwa membagikan tautan berita berbeda dengan menyalin atau menerbitkan ulang isi artikel.
Perbedaan tersebut dinilai perlu diperhatikan dalam penyusunan aturan hak cipta. Dengan demikian, kewajiban kompensasi bagi platform digital menjadi salah satu poin yang dipersoalkan dalam rencana revisi undang-undang tersebut.
TikTok turut menyoroti aturan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam revisi UU Hak Cipta. Noudhy Valdryno, Head of Public Policy TikTok Indonesia, meminta pengecualian kewajiban pengungkapan AI untuk teknologi yang hanya berfungsi sebagai alat bantu.
Menurut Noudhy, penggunaan AI sebagai pendukung pembuatan konten perlu dibedakan dari teknologi yang menghasilkan konten sepenuhnya. Ia juga meminta pemerintah mempertahankan perlindungan safe harbour bagi platform digital.
Perlindungan tersebut dinilai penting karena perusahaan teknologi tidak selalu bisa memastikan kepemilikan hak cipta setiap konten. Hal serupa berlaku untuk pemeriksaan keabsahan lisensi yang digunakan.
Jika disahkan, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengatur AI dalam undang-undang hak cipta. Aturan ini juga akan mencakup penggunaan karya manusia untuk melatih model AI.
Dikutip dari Reuters, Rabu (18/11/2026), rencana revisi UU Hak Cipta tersebut telah dilaporkan pada Juli 2026 berdasarkan draf rancangan undang-undang. Pembahasannya mencakup perlindungan karya berhak cipta di tengah perkembangan teknologi AI.
Pemerintah menghadapi tantangan untuk menyusun aturan yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi. Di sisi lain, perlindungan hak cipta dan kepentingan industri media juga menjadi pertimbangan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 2Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 3Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 4Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 5Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 6Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 7Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 8Prediksi Skor Wales vs Portugal 18 November 2026: Selecao Berpeluang Bangkit
- 9Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa
- 10Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global






