Akurat Logo

Meta, TikTok dan Google Tolak Revisi UU Hak Cipta yang Atur Konten AI di Indonesia

Winna Wandayani | 18 November 2026, 18:30 WIB
Meta, TikTok dan Google Tolak Revisi UU Hak Cipta yang Atur Konten AI di Indonesia
Ilustrasi Meta (Pexels)

AKURAT.CO Rencana revisi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah perusahaan teknologi global. Meta, TikTok dan Google menilai aturan tersebut berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap informasi.

Salah satu ketentuan yang dipermasalahkan berkaitan dengan kewajiban platform digital membayar kompensasi kepada perusahaan media. Kewajiban itu berlaku ketika platform menampilkan tautan berita dari penerbit.

Keberatan tersebut disampaikan Agung Pamungkas, Government Affairs and Public Policy Manager Google Indonesia, dalam rapat bersama DPR. Ia menilai aturan pembayaran dapat membatasi akses masyarakat Indonesia terhadap berita.

Berni Moestafa, Head of Public Policy Meta Indonesia, turut menyampaikan kekhawatiran serupa. Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko mengurangi jumlah kunjungan pembaca ke situs media.

Penurunan jumlah pembaca juga dinilai dapat berdampak pada potensi pendapatan penerbit dari iklan dan langganan. Berni menegaskan bahwa membagikan tautan berita berbeda dengan menyalin atau menerbitkan ulang isi artikel.

Perbedaan tersebut dinilai perlu diperhatikan dalam penyusunan aturan hak cipta. Dengan demikian, kewajiban kompensasi bagi platform digital menjadi salah satu poin yang dipersoalkan dalam rencana revisi undang-undang tersebut.

TikTok turut menyoroti aturan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam revisi UU Hak Cipta. Noudhy Valdryno, Head of Public Policy TikTok Indonesia, meminta pengecualian kewajiban pengungkapan AI untuk teknologi yang hanya berfungsi sebagai alat bantu.

Menurut Noudhy, penggunaan AI sebagai pendukung pembuatan konten perlu dibedakan dari teknologi yang menghasilkan konten sepenuhnya. Ia juga meminta pemerintah mempertahankan perlindungan safe harbour bagi platform digital.

Perlindungan tersebut dinilai penting karena perusahaan teknologi tidak selalu bisa memastikan kepemilikan hak cipta setiap konten. Hal serupa berlaku untuk pemeriksaan keabsahan lisensi yang digunakan.

Jika disahkan, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengatur AI dalam undang-undang hak cipta. Aturan ini juga akan mencakup penggunaan karya manusia untuk melatih model AI.

Dikutip dari Reuters, Rabu (18/11/2026), rencana revisi UU Hak Cipta tersebut telah dilaporkan pada Juli 2026 berdasarkan draf rancangan undang-undang. Pembahasannya mencakup perlindungan karya berhak cipta di tengah perkembangan teknologi AI.

Pemerintah menghadapi tantangan untuk menyusun aturan yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi. Di sisi lain, perlindungan hak cipta dan kepentingan industri media juga menjadi pertimbangan.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.