Akurat Logo

Transaksi Digital Tumbuh 39 Persen, Ancaman Penipuan dan Keamanan Jadi Sorotan

Winna Wandayani | 16 November 2026, 17:59 WIB
Transaksi Digital Tumbuh 39 Persen, Ancaman Penipuan dan Keamanan Jadi Sorotan
Eko Dedi Rukminto selaku Direktur Jalin (Jalin)

AKURAT.CO Pertumbuhan transaksi digital di Indonesia semakin pesat, tetapi risiko penipuan masih menjadi tantangan bagi industri sistem pembayaran. Penguatan keamanan dan perlindungan konsumen diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Bank Indonesia (BI) mencatat 18,09 miliar transaksi pembayaran digital pada triwulan III 2026, tumbuh 39,24 persen secara tahunan. Sementara itu, transaksi QRIS meningkat 75,80 persen dengan 70,6 juta pengguna dan 49,4 juta merchant.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima lebih dari 737 ribu laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga Oktober 2026. Dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar.

Isu tersebut dibahas dalam Jalin CX Summit 2026 yang digelar PT Jalin Pembayaran Nusantara pada 12-13 November 2026. Forum ini menyoroti keamanan pembayaran digital dan perlindungan konsumen.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Susiati Dewi, menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur. Kesiapan menghadapi ancaman siber juga diperlukan seiring meningkatnya transaksi digital.

"Di tengah pertumbuhan transaksi QRIS dan BI-FAST, penguatan ketahanan infrastruktur serta kesiapan menghadapi ancaman siber menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keberlangsungan sistem pembayaran," ujar Susiati, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (16/11/2026).

Kepala Direktorat Pelindungan Konsumen OJK, Tri Herdianto, juga menekankan pendekatan Consumer Protection by Design. Konsep ini menempatkan perlindungan konsumen sejak tahap perancangan layanan, termasuk untuk mengantisipasi penipuan dan social engineering.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyoroti perubahan kebutuhan konsumen akibat perkembangan teknologi. Perbedaan karakteristik antargenerasi dan wilayah perlu diperhitungkan dalam pengembangan layanan keuangan digital.

"Perbedaan kebutuhan antargenerasi dan antarwilayah, termasuk pemerataan akses digital, menjadi pertimbangan dalam mengembangkan layanan keuangan yang inklusif dan relevan," ujar Amalia.

Direktur Jalin, Eko Dedi Rukminto, menilai kualitas pelayanan penting dalam industri pembayaran digital. Menurutnya, keandalan teknologi perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap kebutuhan mitra.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.