Revisi UU, Ini Sederet Kewenangan Baru Polri di Ruang Siber

AKURAT.CO Sebuah draf revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menjadi sorotan. Draf ini mengusulkan perluasan kewenangan Polri dalam mengawasi, membina dan mengamankan ruang siber.

Dalam dokumen draf RUU Polri, dijelaskan Pasal 14 Ayat (1) huruf b berbunyi: "Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengamanan Ruang Siber".

Apa itu Ruang Siber? Ini merujuk pada ruang di mana orang-orang dan komunitas terhubung melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi.

Tak hanya memantau, Polri juga akan diberi kewenangan untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Pasal 16 ayat (1) huruf q dari draf RUU Polri berbunyi: "Melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan dan upaya perlambatan akses Ruang Siber untuk tujuan Keamanan Dalam Negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika penyelenggara jasa telekomunikasi".

Namun, penting untuk dicatat bahwa Polri harus berkoordinasi dengan kementerian yang menangani bidang komunikasi dan informatika dalam menjalankan kewenangan baru ini.

Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu layanan publik.

Perubahan ini menandai perbedaan signifikan dari UU Polri yang berlaku saat ini. Sebelumnya, tidak ada ketentuan yang mengatur kewenangan Polri dalam mengawasi atau memutus akses terhadap ruang siber.

RUU Polri yang direvisi telah mendapatkan persetujuan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa (28/5/2024). Ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan aturan baru ini menjadi hukum yang berlaku.

Dengan perluasan kewenangan ini, diharapkan Polri dapat lebih efektif dalam menjaga keamanan dalam negeri di era digital ini. Namun, perlu diingat bahwa upaya ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.