Akurat Logo

KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Kuota Haji ke Pimpinan Komisi VIII DPR, Termasuk Yandri Susanto

Saeful Anwar | 20 November 2026, 17:31 WIB
KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Kuota Haji ke Pimpinan Komisi VIII DPR, Termasuk Yandri Susanto
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyebut pengembangan korupsi kuota haji dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan alat bukti. - Akurat.co

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menelusuri aliran uang hasil korupsi kuota haji kepada sejumlah pimpinan Komisi VIII DPR periode 2019-2024.

Langkah tersebut menyusul munculnya nama-nama legislator dalam persidangan perkara korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan, pengembangan perkara tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan alat bukti.

KPK memastikan pihak-pihak yang terbukti memiliki pertanggungjawaban pidana dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Pernyataan itu disampaikan Taufik merespons kesaksian mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dalam persidangan pada Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: Gus Alex Sampaikan Permintaan Uang dari Anggota Komisi VIII DPR, Ada Marwan Dasopang hingga Ashabul Kahfi

Dalam persidangan tersebut, Gus Alex mengungkapkan bahwa ketua Komisi VIII DPR periode 2019-2024 yang kini menjabat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, pernah meminta uang Rp10 miliar.

Permintaan itu disebut berkaitan dengan upaya memperlancar pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.

Selain Yandri, Gus Alex juga menyebut adanya permintaan tambahan uang reses dari sejumlah pimpinan Komisi VIII DPR Ketika itu, yakni Marwan Dasopang, Ashabul Kahfi, TB Ace Hasan Syadzily, dan Diah Pitaloka.

Menurut Taufik, seluruh fakta yang muncul dalam persidangan nantinya akan dianalisis secara yuridis untuk menentukan kemungkinan pengembangan perkara.

"Iya betul. Tergantung kecukupan alat bukti dan bagaimana nanti dalam gelar perkara semua fakta-fakta dianalisis secara yuridis dan tentunya memenuhi unsur pertanggungjawaban pidananya," jelasnya, kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

S
Reporter
Saeful Anwar
W
Editor
Wahyu SK