Akurat Logo

MA Tolak Kasasi Nurhadi, KPK Siap Eksekusi Vonis 5 Tahun Penjara

Saeful Anwar | 16 November 2026, 21:26 WIB
MA Tolak Kasasi Nurhadi, KPK Siap Eksekusi Vonis 5 Tahun Penjara
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

AKURAT. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi mantan Sekretaris MA, Nurhadi, dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pelaksanaan putusan akan dilakukan jaksa eksekutor sesuai ketentuan hukum.

Eksekusi mencakup pidana penjara dan kewajiban membayar uang pengganti.

“KPK melalui jaksa eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi,” kata Budi kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Menurut Budi, putusan MA tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang berjalan sesuai asas dan ketentuan hukum, baik secara formil maupun materiil.

“KPK memandang, penegakan hukum terhadap perkara korupsi tidak semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi,” ujarnya.

Sebelumnya, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Nurhadi maupun jaksa penuntut umum.

Dengan putusan tersebut, hukuman lima tahun penjara terhadap mantan pejabat MA itu tetap berlaku dalam perkara gratifikasi dan TPPU.

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, amar putusan kasasi berbunyi, “Putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum, tolak kasasi terdakwa.”

Putusan dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026 tersebut diketok pada Kamis (29/10/2026). Majelis hakim dipimpin Soesilo dengan anggota Suradi dan Ansori.

Sebelum diputus di tingkat kasasi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Nurhadi.

Pada putusan tingkat pertama, Nurhadi juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta. Jika denda tidak dibayarkan, hukumannya diganti dengan kurungan selama 140 hari.

Selain pidana penjara dan denda, majelis hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 atau sekitar Rp137,1 miliar.

Baca Juga: KPK Tahan Orang Kepercayaan Anwar Sadad, Diduga Terima Fee Rp1,26 Miliar

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.