KPK Sebaiknya Dibubarkan jika Hanya Jadi Beban

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto diingatkan agar konsisten dalam menjalankan komitmen pemberantasan korupsi.

Untuk itu, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, meminta pemerintah memastikan kebijakan negara tidak dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu.

Hari menyinggung pesan Presiden Prabowo pada awal masa pemerintahannya yang menekankan pentingnya memberantas korupsi dari pucuk kepemimpinan.

"Saya ingat pesan presiden di awal pemerintahan, ikan busuk dari kepala," kata Hari, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Aktivis 1998 itu turut menyoroti keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Hari, lembaga antirasuah perlu dievaluasi apabila dinilai tidak lagi efektif menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Periksa Manajer Penjualan Wika Beton dalam Pengembangan Korupsi Proyek DJKA Sumsel, Apa yang Digali KPK?

Ia bahkan berpandangan jika KPK hanya menjadi alat politik dan membebani anggaran negara. Tanpa memberikan hasil yang sepadan, keberadaan lembaga tersebut patut dipertimbangkan kembali.

"Tapi KPK yang kita tahu sama-sama tahu ini terbentuk sebagai lembaga ad hoc, sementara. Ini semestinya kalau memang sudah tidak efektif dan cuma menjadi alat politik dan hanya menghambur-hamburkan APBN, bahkan menjadi beban APBN. Sekali lagi beban APBN, KPK hanya menjadi beban APBN," jelas Hari.

Ia mengusulkan agar anggaran KPK dapat dialihkan ke sektor riil yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat. Termasuk untuk mendukung program pendidikan gratis yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo.

Hari juga menyinggung penanganan perkara yang menyeret Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Menurutnya, apabila KPK tidak mampu menuntaskan perkara tersebut, lembaga antirasuah itu sebaiknya dibubarkan.

"Lebih baik (anggaran KPK) dialihkan, alihkan buat pendidikan, agenda presiden," katanya.