Roy Suryo Tolak Restorative Justice, Pilih Lawan Dakwaan Jaksa

AKURAT.CO Roy Suryo menolak menempuh restorative justice (RJ) dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Roy memilih tidak mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan akan mengajukan perlawanan terhadap dakwaan tersebut.
Sikap itu disampaikan Roy dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (17/9/2026), saat majelis hakim menanyakan opsi penyelesaian perkara melalui RJ maupun pengakuan terhadap dakwaan.
“Ada ketentuan dalam Pasal 204 ayat (5) yang dihubungkan dengan ayat (7). Saudara bisa melakukan restorative justice(RJ) kalau memenuhi ketentuan ayat (7). Kalau tidak melakukan RJ, bisa menggunakan Pasal 205, yakni pengakuan terhadap dakwaan. Bagaimana?” tanya hakim.
“Tidak, Yang Mulia,” jawab Roy.
Hakim kemudian kembali memastikan sikap Roy. Ia menegaskan tidak akan menempuh RJ maupun mengakui perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa.
“Kami tidak akan melakukan RJ dan tidak akan mengakui perbuatan. Kami akan mengajukan perlawanan,” kata Roy.
Dalam persidangan yang sama, kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, meminta jaksa melengkapi sejumlah berkas perkara yang belum diterima pihak terdakwa.
Refly mengatakan tim kuasa hukum membutuhkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang belum disampaikan.
Selain itu, pihaknya meminta daftar barang bukti atau alat bukti yang digunakan dalam perkara tersebut.
“Yang Mulia, sekadar penegasan, kami meminta kelengkapan berkas. Tadi sudah saya sampaikan secara informal,” ujar Refly.
“Perlakuannya sama dengan kasus Dokter Tifa. Kami membutuhkan BAP yang belum disampaikan kepada kami, dan juga daftar barang bukti atau alat bukti,” sambungnya.
Baca Juga: Sidang Perdana Roy Suryo, Refly Harun Persoalkan Dua Versi Surat Dakwaan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Ancaman Denny Indrayana ke Presiden Prabowo Bentuk Penghinaan pada Mandat Rakyat
- 2Tujuh Dekade Asuransi Astra Menjaga Asa: Merajut Kemandirian Ekonomi UMKM, Perempuan, hingga Penyandang Disabilitas
- 3Memutus Mata Rantai Kejahatan Keuangan Digital: Upaya OJK Melindungi Masyarakat dari Jerat Judi Online
- 4Tak Tergilas Disrupsi, Tak Terjebak Perang Harga: Rahasia Bluebird Menjaga Takhta di Industri Transportasi Dalam Negeri
- 5Ina Liem Kini Setuju Gibran Mundur dari Wapres, Alasannya Bikin Heboh
- 6Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 7Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 8Transfer Bank Kena Pajak Digital Mulai 9 November 2026? Ini Faktanya
- 9Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
- 10Harga Cabai Berangsur Turun Awal November








