Jenderal Hoegeng, Polisi Paling Berani Dan Jujur Di Indonesia Yang Disingkirkan Soeharto

AKURAT.CO Jenderal Hoegeng merupakan Kepala Kepolisian Indonesia ke-5 yang menjabat sejak 1968-1971. Jenderal yang memiliki nama asli Hoegeng Imam Santoso itu terkenal sebagai polisi yang memiliki integritas tinggi.

Saking tingginya integritas yang dimiliki Hoegeng, ada satu pujian kepadanya yang masih terkenal hingga saat ini.

Pujian itu dilontarkan oleh Gus Dur. "Hanya ada 3 polisi jujur di negara ini: polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng,” kata Gus Dur pada sebuah diskusi di Jakarta, 2006 silam.

Baca Juga: Profil Wakapolda Papua Brigjen Rudi Sudarto, Penerima Hoegeng Awards

Penanganan kasus-kasus besar

Hoegeng merupakan orang tersingkat yang menjabat sebagai Kapolri. Namun meski jabatannya singkat, ia mampu membawa perubahan dalam tubuh Kepolisian Indonesia dengan sikap berani yang dimilikinya.

Hal ini terbukti dengan ditanganinya kasus-kasus kejahatan besar, diantaranya kasus pemerkosaan Sumarijem, seorang penjual telur di Yogyakarta yang pelakunya adalah anak pejabat.

Dalam kasus pemerkosaan ini, Sumarijem sebagai korban justru dipenjara atas tuduhan memberikan keterangan palsu. Melihat hal itu, Hoegeng langsung turun tangan dengan membentuk tim khusus bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning yang dibentuk pada Januari 1971.

Namun, itikad tegas Hoegeng dalam menangani kasus Sumarijem justru mendapat respon tak mengenakkan dari Soeharto. Saat itu Soeharto meminta Hoegeng tidak ikut campur dalam kasus Sumarijem.

Alhasil, kasus diambil alih oleh Tim Pemeriksa Pusat/Kopkamtib. Hal ini menyebabkan Hoegeng kehilangan jejak kasus Sumarijem. 

Kasus kedua, penyelundupan mobil mewah yang pelakunya adalah keturunan Tionghoa, yaitu Robby Tjahjadi, pengusaha yang dikenal dekat dengan polisi, tentara, dan petinggi bea cukai. 

Robby melakukan penyelundupan mobil-mobil ternama seperti Rolls Royce, Jaguar, Alfa Romeo, BMW, Mercedes Benz, dan lainnya. Penyelundupan mobil mewah itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp716 juta.

Kasus penyelundupan ini dibongkar Hoegeng dan berbuah hasil. Robby diganjar hukuman 10 tahun penjara, meski hukuman yang dijalaninya hanya 2,5 tahun.

Baca Juga: Ini Pesan Mantan Kapolri Hoegeng yang Selalu Terngiang di Telinga BTP

Harga sebuah integritas

Integritas yang dimiliki Hoegeng ternyata tak selamanya mendapat tanggapan positif dari pemerintah. Panda Nababan, seorang wartawan senior yang pernah bertugas di kepolisian dan akrab dengan Hoegeng, mengatakan idealisme yang dimiliki Hoegeng harus dibayar mahal.

Pembatasan-pembatasan terhadap Hoegeng kerap dilakukan, seperti ketika ia dilarang datang ke acara sahabatnya, Sumitro Djojohadikusumo yang menikahkan anaknya yakni Prabowo Subianto dengan Siti Hediati Hariyadi, anak Soeharto.

Selain itu, Hoegeng juga pernah dilarang hadir dalam upacara Hari Bhayangkara meski dirinya memiliki undangan. Larangan menghadiri upacara Bhayangkara itu terjadi hanya karena Soeharto turut hadir dalam acara tersebut.

Pembatasan Hoegeng semakin menjadi ketika dirinya ikut menandatangani Petisi 50, dokumen yang memprotes Soeharto karena menggunakan filsafat Pancasila untuk melindungi dirinya dari kritik.

Setelah Petisi 50 dikeluarkan, acara musik The Hawaiian Seniors TVRI yang diisi Hoegeng dibredel, juga acara diskusi yang ia pandu di radio Elshinta.

Bahkan Hoegeng pernah masuk daftar orang yang dilarang ke luar negeri sehingga ia kesulitan untuk mengobati penyakitnya. Meski hal-hal tragis kerap dialami Hoegeng, namun integritas dan idealisme yang dipegangnya tak pernah luntur.

Hoegeng tetap lah Hoegeng, sosok yang memegang teguh pendiriannya hingga akhir hayat. Ia wafat pada 15 Juli 2004 dan dimakamkan di pemakaman Gritama Tonjong, Bogor.

Baca Juga: 3 Polisi Teladan Penerima Hoegeng Awards 2022

Sebelumnya, pemerintah telah menyediakan pemakaman Hoegeng di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, namun ditolak.

Alasan penolakan ini dikarenakan TMP Kalibata dianggap Hoegeng tidak lagi sakral. Pasalnya, pemerintah turut mengubur para koruptor di tempat tersebut. Alasan penolakan ini pernah disampaikan langsung oleh Hoegeng di Majalah Forum Keadilan pada 19 Agustus 1993.

“Ah, nanti para koruptor menegur saya, padahal saya mau istirahat,” kata Hoegeng.[]