Hentikan Polemik Eks KSAU Agus Supriatna, KPK Bakal Koordinasi Lagi Dengan TNI

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan koordinasi kembali dengan TNI terkait pemanggilan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Agus Supriatna. Hal itu dilakukan untuk menghentikan polemik yang saat ini terjadi karena pemanggilan Agus sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101.

"Nanti kami akan langsung saja, kami akan koordinasi kembali," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam telekonferensi dikutip Minggu (4/12/2022).

Meski begitu KPK enggan merinci lebih jauh terkait koordinasi yang dimaksud tersebut. Lembaga antirasuah hanya berharap agar dua instansi dapat menemukan titik tengah terkait pemanggilan Agus sebagai saksi di dalam persidangan.

"Kami tidak memperpanjang polemik," paparnya.

Dalam kasus itu, Jaksa mendakwa Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Kenway memperkaya diri sendiri maupun korporasi. Total uang yang diterimanya mencapai ratusan miliar Rupiah.

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp183.207.870.911," kata JPU KPK Arif Suhermanto di ruang sidang, Rabu (12/10/2022).

Jaksa menyebut uang yang diterima John Irfan turut dinikmati sejumlah pihak dan korporasi. Salah satunya dinikmati mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Agus Supriatna.

"Memperkaya orang lain yakni Agus Supriatna sebesar Rp17.733.600.000," ujar Arif.

Jaksa menjelaskan, uang yang diberikan kepada Agus sebagai dana komando. Ketika menerima uang, Agus tengah menjabat sebagai KSAU dan kuasa pengguna anggaran. Uang diberikan dari pembayaran kontrak pada termin pertama.

Sementara, korporasi yang menikmati uang haram tadi adalah perusahaan Agusta Westland. Perusahaan tersebut diduga menerima uang US$29,5 juta atau setara Rp391.616.035.000.

Kemudian perusahaan Lejarto Pte Ltd turut menikmati aliran dana dalam kasus ini. Perusahaan itu diduga menerima US$10.950.826,37 atau setara Rp146.342.494.088,87.

Jaksa menyebut negara mengalami kerugian mencapai Rp738.900.000.000. Angka itu didapat dari laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas penggadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara pada 2016.

"Yang dilakukan oleh ahli dari unit foresik akuntansi direktorat deteksi dan analisisi korupsi pada KPK," ucap Arif.

Selain itu, akibat tindakan koruptif itu membuat pengadaan Helikoper AW-101 tak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. 

Atas dakwaan ini, Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. []