Respons Bareskrim Polri soal Laporan TPDI dan Roy Suryo: Silahkan ke Bawaslu Dulu!

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, mengatakan hal ini demi menanggapi kabar Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Roy Suryo yang merasa laporannya tak diterima oleh Bareskrim Polri.

 

“Setelah mendengar dari keduanya, ternyata materi pelaporan yang dibawa terkait rangkaian kegiatan Tahapan Pemilu 2024. Oleh sebab itu, undang-undang mengatakan, laporan semestinya dibuat di Bawaslu. Silahkan,” kata Djuhandani dalam keterangannya, dikutip Rabu (6/3/2024).

 

Bawaslu lewat Sentra Gakkumdu, Polri dan Kejaksaan, akan menindaklanjuti laporan ini, dengan mengkaji ada atau tidaknya unsur pelanggaran.

 

 

“Kemudian melalui mekanisme Bawaslu, jika perkara tersebut adalah dugaan etik, maka diteruskan ke DKPP, jika pelanggaran administrasi maka akan diselesaikan oleh Bawaslu dan jika termasuk pelanggaran UU lainnya maka akan diteruskan ke instansi yang berwenang,” paparnya.

 

Bahkan, menurutnya, baik TPDI maupun Roy Suryo, telah diterima dengan baik oleh tim dari Dittipidum dan Ditsiber Bareskrim Polri. Bahkan, mereka pun didampingi oleh personil terkait.

 

Sebelumnya, Bareskrim Polri kembali menolak laporan dari TPDI terkait dugaan pelanggaran pada proses dan hasil Pemilu 2024. 

 

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, mengaku alasan penolakan ini karena pelaporannya dianggap masuk pada wewenang Gakkumdu atau Bawaslu.

 

 

“Kita harus sedikit kecewa, karena laporan yang seharusnya diterima seperti biasa. Terdapat perbedaan pendapat yang tajam antara kita dengan pihak Bareskrim Polri, menurut mereka apa yang mau disampaikan itu, masuk menjadi wewenang Gakkumdu atau Bawaslu,” kata Petrus di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/3/2024).