Akurat Logo

Wakil Presiden Resmi Mundur, Ini Etika Menurunkan Foto Mantan Wapres

Lufaefi | 16 November 2026, 10:30 WIB
Wakil Presiden Resmi Mundur, Ini Etika Menurunkan Foto Mantan Wapres
Menurunkan Foto Wapres - Ledion

AKURAT.CO Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan berbagai pertanyaan, termasuk mengenai keberadaan foto resmi mantan Wakil Presiden di kantor pemerintahan, lembaga negara, maupun ruang publik.

Apakah foto mantan pejabat harus langsung diturunkan? Bagaimana etika memperlakukan foto seseorang yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara?

Dalam tradisi ketatanegaraan, foto resmi presiden dan wakil presiden umumnya menjadi bagian dari identitas dan simbol kelembagaan. Keberadaannya bukan sekadar hiasan dinding, melainkan representasi pejabat yang sedang menjalankan mandat konstitusional.

Karena itu, ketika seseorang tidak lagi menjabat, penyesuaian foto resmi dapat dilakukan sebagai bagian dari penataan administrasi dan tata kelola kelembagaan.

Namun, proses tersebut sebaiknya dilakukan secara tertib dan proporsional. Menurunkan foto mantan Wakil Presiden bukan berarti merendahkan pribadi yang bersangkutan, melainkan menyesuaikan simbol kelembagaan dengan perubahan status jabatan.

Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan.

Pertama, dilakukan secara sopan dan tidak merendahkan. Foto mantan Wakil Presiden sebaiknya diturunkan dengan cara yang baik, bukan dicopot secara kasar, dirusak, atau dijadikan bahan ejekan politik.

Kedua, memperhatikan aturan kelembagaan. Kantor pemerintahan dan lembaga negara perlu mengikuti ketentuan protokoler serta kebijakan administrasi yang berlaku. Penempatan foto pejabat negara tidak semestinya dilakukan berdasarkan sentimen atau kepentingan politik sesaat.

Baca Juga: Barikade Gus Dur Usulkan Said Aqil Siroj Jadi Wapres, Minta Prabowo Pertimbangkan

Ketiga, menyimpan foto sebagai arsip. Foto mantan pejabat negara merupakan bagian dari dokumentasi perjalanan pemerintahan. Karena itu, foto yang sudah tidak dipajang tetap dapat disimpan sebagai arsip kelembagaan.

Keempat, tidak menjadikan penurunan foto sebagai simbol permusuhan. Perbedaan pilihan politik atau berakhirnya masa jabatan tidak menghapus kewajiban untuk menghormati seseorang sebagai warga negara.

Dalam perspektif Islam, etika tersebut sejalan dengan prinsip menjaga kehormatan sesama manusia dan menghindari tindakan berlebihan.

Allah SWT berfirman:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Ma'idah: 8).

Ayat ini memberikan pesan bahwa perbedaan dan ketidaksukaan terhadap seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak tidak adil.

Baca Juga: 5 Kriteria Calon Wakil Presiden Menurut Pandangan Islam

Dengan demikian, penurunan foto mantan Wakil Presiden sebaiknya dipahami sebagai persoalan administrasi dan etika kelembagaan, bukan ajang menunjukkan kebencian politik.

Pada akhirnya, pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika kehidupan bernegara. Jabatan dapat berakhir, tetapi penghormatan terhadap martabat manusia tetap harus dijaga.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Lufaefi
Reporter
Lufaefi
Lufaefi
Editor
Lufaefi