Etika Memberi Usulan Hak Menyatakan Pendapat dalam Islam

AKURAT.CO Dalam kehidupan demokrasi, hak menyatakan pendapat merupakan salah satu instrumen penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui mekanisme tersebut, lembaga perwakilan rakyat dapat menyampaikan kritik, mengevaluasi kebijakan, dan meminta pertanggungjawaban pejabat negara.

Di Indonesia, salah satu instrumen konstitusional yang dikenal adalah hak menyatakan pendapat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hak ini memiliki kedudukan penting karena dapat digunakan untuk merespons kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat negara.

Namun, bagaimana jika usulan penggunaan hak menyatakan pendapat berujung pada ketegangan politik? Apakah Islam membenarkan anggota parlemen mengajukan usulan tersebut? Bagaimana etika menyampaikannya agar tidak berubah menjadi alat permusuhan dan perebutan kekuasaan?

Dalam perspektif Islam, menyampaikan pendapat, mengkritik pemimpin, dan meminta pertanggungjawaban kekuasaan merupakan bagian dari tanggung jawab moral. Akan tetapi, semua itu harus dilakukan berdasarkan ilmu, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

1. Menyampaikan Pendapat Merupakan Bagian dari Tanggung Jawab Moral

Islam tidak mengajarkan umatnya untuk diam ketika menyaksikan penyimpangan. Setiap Muslim memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan, menasihati, dan mendorong perbaikan sesuai kemampuan dan kewenangannya.

Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali 'Imran [3]: 104).

Ayat ini memberikan landasan bahwa masyarakat tidak boleh kehilangan kepedulian terhadap persoalan publik. Dalam konteks lembaga perwakilan rakyat, mengajukan usulan hak menyatakan pendapat dapat menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Namun, niat dan tujuan penggunaannya harus jelas. Hak tersebut semestinya digunakan untuk memperbaiki pemerintahan dan menjaga kepentingan rakyat, bukan sekadar melampiaskan ketidaksukaan terhadap seseorang.

2. Usulan Harus Berdasarkan Fakta, Bukan Prasangka

Salah satu etika terpenting dalam Islam adalah memastikan kebenaran informasi sebelum menyampaikan tuduhan atau mengambil keputusan.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu sesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat [49]: 6).

Ayat ini sangat relevan ketika anggota DPR mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Dugaan pelanggaran terhadap pejabat negara tidak boleh hanya didasarkan pada informasi yang belum terverifikasi, kabar politik, atau tekanan kelompok tertentu.

Setiap tuduhan harus memiliki dasar yang dapat diperiksa. Dokumen, keterangan saksi, bukti hukum, dan fakta yang relevan perlu menjadi pertimbangan.

Sebab, hak menyatakan pendapat bukan ruang untuk membangun tuduhan, melainkan mekanisme untuk menguji persoalan secara bertanggung jawab.

3. Tidak Boleh Didasarkan pada Kebencian Politik

Dalam dinamika politik, perbedaan pilihan dan kepentingan sering kali tidak dapat dihindari. Namun, Islam melarang seseorang mengorbankan keadilan hanya karena membenci pihak lain.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Ma'idah [5]: 8).

Pesan ayat tersebut sangat penting bagi para wakil rakyat. Mereka tidak seharusnya menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen untuk menjatuhkan lawan politik hanya karena perbedaan afiliasi atau kepentingan.

Jika terdapat pelanggaran, persoalannya harus diproses. Namun, jika yang terjadi hanya perbedaan pandangan politik, penyelesaiannya tidak boleh dipaksakan melalui tuduhan yang tidak memiliki dasar.

Keadilan harus menjadi ukuran, baik terhadap pejabat yang didukung maupun yang tidak disukai.

4. Mengutamakan Musyawarah Sebelum Mengambil Langkah Politik

Islam menempatkan musyawarah sebagai prinsip penting dalam menyelesaikan persoalan bersama.

Allah SWT berfirman:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." (QS. Asy-Syura [42]: 38).

Dalam konteks parlemen, musyawarah bukan sekadar proses menghitung dukungan politik. Lebih dari itu, musyawarah harus menjadi ruang untuk menguji argumentasi, mendengarkan berbagai pandangan, dan mencari penyelesaian yang paling bermanfaat bagi masyarakat.

Sebelum mengusulkan hak menyatakan pendapat, para anggota DPR semestinya mempertimbangkan apakah persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog, klarifikasi, rapat kerja, atau mekanisme pengawasan lainnya.

Namun, musyawarah bukan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Jika terdapat persoalan serius yang membutuhkan mekanisme konstitusional, penggunaan hak menyatakan pendapat tetap dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum.

5. Jangan Mengorbankan Kepentingan Rakyat

Salah satu kesalahan dalam politik adalah ketika kepentingan rakyat justru tersisih oleh persaingan antarelite. Perdebatan mengenai hak menyatakan pendapat dapat menyita perhatian publik, sementara persoalan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat membutuhkan penyelesaian.

Islam mengingatkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan memperhatikan kemaslahatan.

Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah dan Malik).

Hadis ini menjadi dasar kaidah fikih tentang larangan menimbulkan kemudaratan.

Dalam konteks politik, penggunaan hak menyatakan pendapat harus memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat. Bukan berarti stabilitas negara boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik, tetapi proses pengawasan kekuasaan juga tidak boleh dijalankan dengan cara yang sengaja menciptakan kekacauan.

Yang harus dicari adalah keseimbangan antara penegakan akuntabilitas dan perlindungan kepentingan publik.

6. Menghormati Konstitusi dan Tidak Memaksakan Kehendak

Islam mengajarkan pentingnya menaati aturan yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Dalam kehidupan bernegara, konstitusi menjadi salah satu instrumen untuk mengatur hubungan antara lembaga negara dan membatasi penggunaan kekuasaan.

Dalam sistem Indonesia, hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahan-perubahannya, serta peraturan tata tertib DPR.

Karena itu, usulan hak menyatakan pendapat harus mengikuti prosedur, persyaratan, dan tahapan yang berlaku.

Dalam perspektif Islam, kepatuhan terhadap prosedur tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan mencegah kesewenang-wenangan.

Tidak boleh ada pihak yang merasa dapat memaksakan kehendak hanya karena memiliki kekuatan politik lebih besar. Keputusan harus lahir melalui mekanisme yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Kritik Harus Mengarah pada Perbaikan, Bukan Sekadar Menjatuhkan

Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari pengawasan demokratis. Namun, kritik yang baik seharusnya tidak berhenti pada upaya menemukan kesalahan, melainkan juga menawarkan jalan perbaikan.

Rasulullah SAW bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

"Agama adalah nasihat." (HR. Muslim).

Hadis ini mengingatkan bahwa nasihat merupakan bagian penting dalam kehidupan beragama. Dalam urusan pemerintahan, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui kritik yang jujur, argumentatif, dan bertujuan memperbaiki keadaan.

Anggota DPR yang mengusulkan hak menyatakan pendapat seharusnya mampu menjelaskan persoalan yang ingin diselesaikan, bukti yang mendukung, serta konsekuensi yang diharapkan dari mekanisme tersebut.

Jika hanya bertujuan menjatuhkan seseorang tanpa memikirkan keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan rakyat, maka nilai kemaslahatan dalam tindakan politik tersebut patut dipertanyakan.

Penutup

Dalam perspektif Islam, mengusulkan hak menyatakan pendapat bukanlah tindakan yang otomatis tercela. Jika dilakukan untuk mengawasi kekuasaan, mengungkap pelanggaran, dan memperjuangkan keadilan berdasarkan fakta serta mekanisme konstitusional, tindakan tersebut dapat menjadi bagian dari tanggung jawab moral dalam kehidupan bernegara.

Namun, ada etika yang tidak boleh diabaikan: memastikan kebenaran informasi, menjaga keadilan, menghindari kebencian politik, mengutamakan musyawarah, dan mempertimbangkan kemaslahatan rakyat.

Hak menyatakan pendapat bukan alat untuk membalas dendam politik. Ia merupakan instrumen konstitusional yang harus digunakan dengan tanggung jawab.

Sebab, ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat bukan hanya seberapa berani ia mengkritik pemerintah, melainkan seberapa besar keberanian itu menghasilkan perbaikan bagi masyarakat.

Dalam politik, kekuasaan memang perlu diawasi. Namun, pengawasan itu sendiri juga harus diawasi oleh etika, hukum, dan tanggung jawab kepada rakyat.