Bolehkah Politisi Berbohong demi Kepentingan Politik? Ini Hukumnya dalam Islam

AKURAT.CO Dalam dunia politik, pernyataan, janji, dan komunikasi publik sering menjadi bagian penting untuk memperoleh dukungan masyarakat. Tidak jarang, perbedaan kepentingan membuat sebagian politisi menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, memanipulasi fakta, atau mengumbar janji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, apakah berbohong dapat dibenarkan demi mempertahankan kekuasaan, memenangkan persaingan politik, atau menjaga citra partai? Dalam perspektif Islam, kejujuran merupakan prinsip moral yang tidak boleh dikorbankan hanya untuk kepentingan politik.

1. Islam Melarang Kebohongan

Islam menempatkan kejujuran sebagai fondasi utama kehidupan seorang Muslim. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 119:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar."

Ayat ini mengajarkan bahwa seorang Muslim harus menjadikan kejujuran sebagai pedoman dalam kehidupan. Prinsip tersebut berlaku dalam seluruh bidang, termasuk aktivitas politik dan pemerintahan.

2. Kepentingan Politik Tidak Menghalalkan Kebohongan

Memenangkan pemilihan, mempertahankan jabatan, atau memperoleh dukungan partai bukan alasan untuk membenarkan kebohongan. Mengubah fakta, menyebarkan informasi palsu, dan memanipulasi masyarakat merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika Islam.

Rasulullah SAW bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

"Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran bukan sekadar pilihan moral, melainkan prinsip yang harus dijaga sekalipun seseorang sedang menghadapi persaingan dan tekanan kepentingan.

3. Janji Politik Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan politik adalah janji yang disampaikan kepada masyarakat. Janji pembangunan, kesejahteraan, pendidikan, dan pelayanan publik seharusnya tidak sekadar menjadi alat untuk memperoleh suara.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 34:

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِۖ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

"Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

Ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap janji memiliki konsekuensi moral. Politisi perlu menyampaikan program berdasarkan kemampuan dan perencanaan yang realistis, bukan sekadar menawarkan sesuatu yang menyenangkan masyarakat.

4. Kebohongan Politik Dapat Merusak Kepercayaan Publik

Ketika politisi terbiasa menyampaikan informasi yang tidak benar, masyarakat akan kesulitan membedakan fakta dan propaganda. Akibatnya, kepercayaan terhadap lembaga politik dan pemerintahan dapat melemah.

Allah SWT mengingatkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 agar orang beriman melakukan tabayyun ketika menerima informasi, sehingga tidak mencelakakan pihak lain akibat ketidaktahuan.

Prinsip ini juga berlaku bagi politisi. Mereka tidak seharusnya menyebarkan tuduhan, memelintir pernyataan lawan, atau membangun opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

5. Politik Harus Dibangun di Atas Amanah

Dalam Islam, aktivitas politik tidak terlepas dari tanggung jawab kepada masyarakat. Kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap kepentingan publik.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim).

Hadis ini memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk penipuan. Dalam konteks politik, manipulasi informasi dan pembohongan publik merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai kejujuran yang diajarkan Islam.

Pada akhirnya, Islam tidak membenarkan kebohongan hanya karena dibungkus dengan kepentingan politik. Jabatan dapat diperoleh melalui persaingan, tetapi kehormatan seorang pemimpin dibangun melalui integritas dan kejujuran.

Politisi boleh memiliki strategi, menyusun komunikasi, dan memperjuangkan kepentingan politiknya. Namun, semua itu harus tetap berada dalam batas kebenaran. Sebab, kemenangan yang diperoleh melalui kebohongan mungkin memberikan keuntungan sementara, tetapi dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat dan menjadi beban pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.