Rais Syuriah PCNU Garut Minta Dedi Mulyadi Tak Intervensi Muktamar NU

AKURAT.CO Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Garut KH Rd. Amin Muhyidin Maolani meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak mencampuri proses internal Nahdlatul Ulama (NU), khususnya menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah beredar surat undangan dari Dedi Mulyadi kepada 11 Rais Syuriah PCNU se-Jawa Barat. Undangan tersebut juga melibatkan sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Barat.

Kiai Amin membenarkan bahwa dirinya merupakan salah satu Rais Syuriah yang menerima undangan tersebut. Namun, ia mempertanyakan tujuan pertemuan karena waktunya berdekatan dengan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada 27–31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur.

Baca Juga: Intelektual Muda NU Sebut Marsudi Syuhud sebagai 'Kuda Hitam' Caketum PBNU

“Sejauh dan seingat saya, Gubernur tidak pernah mengundang kami sebagai Rais NU di Jabar untuk kepentingan pembangunan Jawa Barat. Maka ketika hari ini Gubernur mengundang dan waktunya tidak jauh dari Muktamar, tentu saja pembahasannya tidak akan jauh dari persoalan Muktamar,” ujar Kiai Amin, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya menjaga hubungan kelembagaan dengan NU tanpa masuk terlalu jauh ke dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

Kiai Amin secara tegas meminta Dedi Mulyadi tidak ikut campur dalam dinamika Muktamar NU, apa pun alasan yang mendasarinya. Ia menilai persoalan internal NU lebih tepat diselesaikan oleh pengurus dan ulama NU.

Ia juga mengingatkan adanya pengalaman historis ketika kekuasaan berusaha memengaruhi dinamika organisasi NU pada masa Orde Baru. Menurutnya, pengalaman tersebut perlu menjadi pelajaran agar hubungan antara pemerintah dan organisasi keagamaan tetap berada dalam koridor yang tepat.

“Untuk Gubernur KDM, kalau mau mengundang PCNU nanti setelah Muktamar saja,” kata Kiai Amin.

Alih-alih terlibat dalam dinamika Muktamar NU, Kiai Amin meminta Dedi Mulyadi memprioritaskan sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat Jawa Barat.

Ia menyinggung persoalan pengangguran, lingkungan, kondisi sekolah swasta, pendidikan keagamaan, hingga pesantren yang menurutnya masih membutuhkan perhatian pemerintah provinsi.

“Kita perlu diskusi soal pendidikan keagamaan dan pesantren, yang sampai hari ini Pemprov Jabar alfa,” tegasnya.

Baca Juga: Muhammadiyah Salurkan Bantuan Logistik dan Medis untuk Muktamar NU ke-35

Kiai Amin tetap mendoakan agar Dedi Mulyadi diberikan kemudahan dalam menjalankan pemerintahan. Namun, ia meminta proses Muktamar ke-35 NU berjalan secara independen tanpa intervensi pihak eksternal.

Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026. Agenda tersebut menjadi forum tertinggi NU untuk menentukan arah organisasi dan kepemimpinan PBNU periode berikutnya.