Guru Besar UI Dorong Muktamar NU Hasilkan Tata Kelola Organisasi yang Lebih Kuat

AKURAT.CO Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Hanief Saha Ghafur, mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola organisasi agar energi NU tidak terus-menerus terkuras untuk menyelesaikan persoalan internal.

Menurut Hanief, organisasi sebesar NU membutuhkan mekanisme penyelesaian konflik yang kuat, sistematis, dan berjenjang sehingga kepemimpinan di tingkat pusat dapat lebih fokus menjalankan agenda strategis organisasi, umat, dan bangsa.

Pandangan tersebut disampaikan Hanief dalam diskusi publik bertajuk Mencari Format Ideal Kepemimpinan NU di Resto Trisnoku, Cikini, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Ia menilai tantangan utama NU ke depan bukan sekadar menentukan figur Ketua Umum PBNU, melainkan membangun sistem organisasi yang memungkinkan pemimpin bekerja secara efektif tanpa terus disibukkan dengan konflik internal.

Baca Juga: PBNU Tetapkan 501 Peserta Sementara Muktamar ke-35 NU, Verifikasi Masih Berlanjut

Hanief mengusulkan pembentukan Majelis Tahkim sebagai lembaga penyelesaian sengketa organisasi yang bekerja secara berjenjang mulai dari tingkat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), hingga PBNU.

Menurutnya, mekanisme tersebut akan memungkinkan berbagai persoalan diselesaikan sedekat mungkin dengan sumber masalah sehingga tidak seluruhnya menumpuk di tingkat pusat.

"NU membutuhkan mekanisme penyelesaian persoalan yang jelas agar energi kepemimpinan tidak habis untuk mengurus konflik internal," ujarnya.

Selain itu, Hanief juga mendorong penyusunan regulasi internal mengenai etika organisasi, kode etik pengurus, serta mekanisme penanganan pelanggaran disiplin.

Ia menilai organisasi sebesar NU membutuhkan standar etik yang jelas agar setiap pengurus memahami batas kewenangan, tanggung jawab, serta perilaku yang harus dijaga dalam menjalankan amanah organisasi.

Menurut Hanief, sistem yang jelas akan mencegah penyelesaian persoalan bergantung pada kedekatan personal maupun kekuatan politik tertentu, sekaligus memperkuat penegakan disiplin organisasi secara konsisten.

Lebih lanjut, Hanief mengingatkan bahwa NU memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar mengelola dinamika internal. Organisasi ini, kata dia, menaungi jaringan pesantren, lembaga pendidikan, lembaga sosial, pemberdayaan ekonomi umat, serta jutaan warga Nahdliyin yang membutuhkan arah kepemimpinan yang jelas.

Karena itu, energi organisasi semestinya difokuskan pada agenda strategis seperti penguatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, pengembangan sumber daya manusia, penguatan peran keagamaan, serta kontribusi NU dalam menjawab tantangan kebangsaan dan global.

"Yang paling penting bukan siapa calonnya, tetapi apakah calon tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. NU membutuhkan arah yang jelas, tata kelola yang kuat, dan kepemimpinan yang mampu menjalankan agenda transformasi," kata Hanief.

Ia menilai Muktamar ke-35 NU tidak cukup hanya menghasilkan Ketua Umum PBNU yang baru, tetapi juga harus melahirkan desain organisasi yang mampu mendukung efektivitas kepemimpinan pada masa mendatang.

Hanief juga kembali mendorong penyusunan Rencana Induk Pengembangan NU sebagai pedoman pembangunan organisasi dalam jangka panjang. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan lintas kepengurusan sehingga pergantian pemimpin tidak selalu diikuti perubahan arah organisasi secara mendasar.

Baca Juga: 20 Ribu Personel Banser Disiagakan Amankan Muktamar Ke-35 NU di Jombang

Menurutnya, NU tidak kekurangan tokoh yang memiliki kapasitas kepemimpinan. Tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan membangun sistem organisasi yang mampu menggerakkan seluruh potensi tersebut menuju tujuan yang sama.

Dengan demikian, Muktamar ke-35 NU diharapkan tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum memperkuat tata kelola organisasi agar lebih efektif dalam menjawab kebutuhan umat, bangsa, dan tantangan masa depan.