Terminal Bayangan Picu Kekacauan, DPR Nilai Transportasi Haji 2026 Belum Siap

AKURAT.CO Sistem transportasi jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 menjadi sorotan setelah terjadi penumpukan ribuan jemaah di sejumlah terminal di Makkah. Kondisi itu dinilai menunjukkan kesiapan transportasi haji masih belum optimal menghadapi lonjakan jumlah jemaah.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti persoalan yang terjadi di Terminal Al-Hidayah, yang disebut sebagai terminal bayangan bagi jemaah Indonesia.

Menurut Selly, terminal tersebut sempat tidak beroperasi selama dua hari sehingga memicu antrean panjang jemaah haji.

“Setiap kali ingin mengaktifkan Terminal Al-Hidayah, mereka harus berkoordinasi dengan pemerintah Saudi. Jemaah sudah menumpuk, baru siang harinya terminal itu operasional,” ujar Selly usai rapat koordinasi Timwas Haji DPR RI bersama Kepala Daker Madinah di Arab Saudi, Senin (18/5/2026).

Baca Juga: DPR Soroti Antrean Haji yang Kian Panjang, Jemaah Lansia Dinilai Semakin Rentan

Ia menjelaskan, pengoperasian terminal masih bergantung pada koordinasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dan pihak terkait. Akibatnya, ribuan jemaah sudah lebih dahulu memadati lokasi sebelum terminal dibuka.

Kondisi itu menyebabkan banyak jemaah harus menunggu berjam-jam di tengah cuaca panas dan kepadatan arus pergerakan. Sedikitnya 21 ribu jemaah disebut menggunakan terminal tersebut.

Tak hanya di Terminal Al-Hidayah, kepadatan juga dilaporkan terjadi di Terminal Syib Amir yang menjadi terminal resmi operasional jemaah haji Indonesia.

Gelombang kedatangan jemaah dari berbagai kloter yang berlangsung bersamaan membuat situasi di terminal semakin padat dan semrawut.

“Penumpukannya sampai orang berdesak-desakan karena gelombang satu dan gelombang dua,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Timwas Haji DPR RI menilai persoalan transportasi ini tidak bisa dianggap sekadar kendala teknis biasa. Menurut mereka, kepadatan terminal berpotensi mengganggu ritme ibadah jemaah, terutama menjelang fase puncak haji di Armuzna.

Karena itu, DPR meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi transportasi jemaah, termasuk kesiapan terminal cadangan dan pola koordinasi lintas otoritas.

Baca Juga: Pemerintah Bentuk Tim Khusus Mina Optimalkan Perlindungan Jemaah Jelang Puncak Haji

Timwas Haji DPR juga menekankan pentingnya penguatan komunikasi antara penyelenggara haji Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim haji, khususnya ketika jumlah jemaah meningkat signifikan.