Biaya Tersembunyi Sistem Pangan RI Tembus hingga Rp9,3 Triliun

AKURAT.CO Kajian terbaru Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia mengungkap besarnya biaya tersembunyi sistem pangan Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp3.025,5–Rp9.334,5 triliun, setara 28,5–45,4% PDB Indonesia 2023. Temuan ini disampaikan dalam temu media di kantor WRI Indonesia, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Laporan “The Hidden Costs of Indonesia’s Food System” yang dirilis Desember 2025 menjelaskan bahwa meski sektor pangan menjadi penopang penting ekonomi nasional, cara produksi, distribusi, dan konsumsi saat ini menimbulkan biaya besar yang ditanggung masyarakat. Biaya tersebut muncul pada tiga aspek utama: kesehatan, degradasi lingkungan, dan kondisi sosial.

"Sektor pangan kita memang memiliki peran penting dalam menopang ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar19,5 persen dari total PDB pada 2024. Namun ternyata, berbagai aktivitas di dalam sistem pangan saat ini justru membawa dampak negatif yang nilainya melebihi kontribusi tersebut,” ujar Romauli Panggabean, Knowledge Generation Lead KSPL sekaligus Environmental Economist WRI Indonesia.

Kajian mencatat lima kategori biaya terbesar: obesitas, malnutrisi, polusi udara, emisi gas rumah kaca (GRK), serta susut dan sisa pangan (food loss and waste). Dari sisi kesehatan, biaya yang timbul mencerminkan pola konsumsi masyarakat yang kian mengarah pada pangan berpemanis dan ultraproses.

"Kajian ini menunjukkan peningkatan pola konsumsi makanan berpemanis dan pangan ultraproses yang umumnya rendah nilai gizi tetapi tinggi kalori, lemak jenuh, dan gula. Pola konsumsi ini meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes dan hipertensi, sehingga perlu kewaspadaan dalam pemilihan makanan, terutama bagi anak,” ujar dr. Jessica yang hadir sebagai penanggap dalam temu media

Selain kesehatan, biaya akibat kerusakan lingkungan dan dampak sosial juga dinilai signifikan dan berpotensi memicu risiko kelangkaan pangan bila tidak ditangani.

Temuan ini menegaskan perlunya perubahan arah kebijakan yang lebih menyeluruh, termasuk mendorong pergeseran pola konsumsi ke pangan lebih sehat serta menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan melalui instrumen fiskal yang tepat.

Di saat yang sama, peningkatan produktivitas tenaga kerja pertanian dan perluasan kesempatan ekonomi perlu dibarengi penguatan jaring pengaman sosial.

"Kajian ini memberikan gambaran yang menyeluruh terkait bagaimana sistem pangan memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan serta pertanian di Indonesia. Dengan kata lain, kami merasa bahwa perhitungan biaya tersembunyi dan temuan-temuan pada kajian ini dapat mendukung formulasi kebijakan yang lebih strategis dan tepat sasaran bagi kami ke depannya,” ujar Sugeng Harmono selaku Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang juga hadir sebagai penanggap.

Di sisi konsumen, temuan ini diharapkan mendorong perilaku #MakanBerkesadaran, agar masyarakat tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga dampak pangan terhadap kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan sistem pangan.