Rektor Universitas di Belgia Desak Pemerintahnya Izinkan 13 Mahasiswa Palestina dari Gaza Masuk

AKURAT.CO Rektor KU Leuven Belgia mendesak pemerintah Belgia mengizinkan 13 mahasiswa Palestina dari Gaza masuk ke negara tersebut agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi mereka.

Seruan itu disampaikan Rektor KU Leuven Severine Vermeire di tengah ketidakpastian mengenai izin masuk para mahasiswa Palestina dari Gaza, termasuk tiga mahasiswa yang seharusnya mulai kuliah di universitas tersebut pekan ini.

Vermeire mengatakan dirinya marah dan kecewa karena nasib 13 mahasiswa Palestina dari Gaza tersebut masih belum jelas. Ia menegaskan KU Leuven telah berulang kali meminta pemerintah Belgia mengambil keputusan agar para mahasiswa dapat tiba di Belgia dan memulai studi mereka.

“Hanya ada satu keputusan yang benar: ke-13 mahasiswa tersebut harus bisa datang ke Belgia,” kata Vermeire kepada penyiar publik Belgia VRT, Rabu.

KU Leuven Tekan Pemerintah Belgia

Vermeire mengatakan para rektor universitas di Belgia telah membahas persoalan mahasiswa Palestina dari Gaza dengan pemerintah federal selama berbulan-bulan. KU Leuven juga telah mengirim surat kepada Menteri Suaka dan Migrasi Anneleen Van Bossuyt, Menteri Luar Negeri Maxime Prevot, serta Perdana Menteri Bart De Wever.

“Kami telah menulis surat kepada Menteri Anneleen Van Bossuyt, Menteri Maxime Prevot, dan Perdana Menteri Bart De Wever,” ujar Vermeire.

Menurutnya, pihak universitas akan terus memberikan tekanan kepada pemerintah Belgia agar segera mengambil keputusan. Ia mengatakan upaya tersebut dilakukan bersama para rektor universitas lain dengan harapan pemerintah federal dapat memberikan izin bagi para mahasiswa tersebut.

Vermeire menegaskan bahwa 13 mahasiswa Palestina dari Gaza itu hendak masuk ke Belgia untuk menempuh pendidikan tinggi melalui jalur resmi, bukan melalui jalur tidak teratur.

Perdebatan di Pemerintah Belgia

Sejumlah media lokal melaporkan Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot mendukung upaya evakuasi para mahasiswa tersebut. Namun, langkah itu disebut menghadapi penolakan dari partai konservatif Flemish yang dipimpin Perdana Menteri Bart De Wever.

Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan di dalam pemerintahan Belgia mengenai penerimaan warga Palestina dari Gaza, termasuk mahasiswa yang telah memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di negara tersebut.