Konflik Thailand-Kamboja Memanas: Apa Dampaknya Bagi Indonesia?

AKURAT.CO Konflik bersenjata kembali meletus di kawasan perbatasan antara Thailand dan Kamboja sejak Kamis (24/7/2025). Pertempuran yang terjadi telah menewaskan sedikitnya 16 orang dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi dari daerah konflik.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran serius di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang bisa terkena dampaknya secara langsung maupun tidak langsung.

BBC melaporkan bahwa Thailand telah menutup perbatasannya, sementara Kamboja memutuskan hubungan diplomatik dengan tetangganya itu. Kedua negara menuduh satu sama lain sebagai pihak pemicu eskalasi konflik. Kamboja bahkan menuding Thailand telah menggunakan “kekuatan berlebihan”.

Seorang warga Thailand di distrik Ban Dan, Provinsi Buriram, Sutian Phiwchan, menggambarkan suasana di perbatasan sangat mencekam. “Ini benar-benar serius. Kami sedang dalam proses evakuasi,” tuturnya kepada media.

Kamboja dalam pernyataan resminya menyerukan gencatan senjata segera. Namun hingga kini, Thailand belum memberikan tanggapan terbuka terhadap usulan tersebut. Sebelumnya, pemimpin Thailand menyatakan bahwa pertempuran ini “dapat bergerak menuju perang” jika tidak segera diredam.

Konflik ini bukan hanya mengkhawatirkan dalam lingkup bilateral, tetapi berpotensi meluber ke negara tetangga, termasuk Indonesia. Dua pengamat hubungan internasional—Wempy Pasaribu dari Universitas Pelita Harapan dan Teuku Rezasyah dari Universitas Padjadjaran—mengungkapkan potensi dampak bagi Indonesia, terutama jika konflik tak segera dihentikan.

Wempy menyebut, salah satu skenario terburuk adalah kemungkinan banjir pengungsi ke wilayah Indonesia, sebagaimana terjadi pada era perang Vietnam. “Kita khawatirkan bisa terjadi banjir pengungsi, seperti perang Vietnam dulu. Spill out dari pengungsi ini kan bisa juga mengakibatkan yang tidak baik dalam hubungan Indonesia dengan kedua negara,” katanya (25/7/2025).

Saat ini saja, Indonesia sedang menghadapi persoalan serius terkait pengungsi Rohingya dan Afghanistan. Jika ditambah pengungsi dari konflik Thailand-Kamboja, pemerintah dipastikan akan semakin kewalahan secara logistik dan diplomatik.

Sementara itu, Teuku Rezasyah mengingatkan ancaman yang lebih taktis, yaitu potensi penyelundupan senjata oleh pihak-pihak luar yang memanfaatkan ketegangan. “Mereka tidak mau langsung membawa barang ke wilayah konfliknya, tapi mungkin lewat Indonesia dulu untuk menyamarkan senjata itu sebenarnya dari siapa. Nanti seolah-olah Indonesia yang terlibat,” ungkapnya.

Menurut Teuku, pemerintah Indonesia harus waspada terhadap jaringan internasional seperti sindikat perdagangan senjata yang kerap menggunakan negara ketiga sebagai jalur distribusi. “Itu harus kita hindari. Jangan sampai kelengahan kita berujung pada kita dipermalukan,” ujarnya memperingatkan.

Pemerintah Diminta Netral dan Waspada

Kedua analis ini juga sepakat bahwa pemerintah Indonesia harus menjaga netralitas diplomatik secara ketat. Menurut Teuku, “Jangan merasa harus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang enggak perlu karena bisa dianggap oleh mereka sebagai upaya ikut campur atau ikut memengaruhi.” Indonesia, kata dia, cukup mendorong perdamaian melalui kanal diplomasi ASEAN atau jalur multilateral lainnya.

Akar Sengketa Berusia Satu Abad

Konflik ini memiliki akar sejarah panjang. Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja sudah berlangsung lebih dari satu abad, sejak masa kolonial Prancis di Kamboja. Ketegangan memuncak pada tahun 2008 saat Kamboja mendaftarkan kuil abad ke-11, Preah Vihear, sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO—langkah yang ditentang keras oleh Thailand.

Sejak saat itu, insiden kekerasan sporadis kerap terjadi, termasuk pada 2011 yang memakan korban di kedua pihak. Pada Mei 2025, insiden penembakan yang menewaskan seorang tentara Kamboja kembali memicu ketegangan baru dan membawa hubungan bilateral ke titik terendah dalam lebih dari satu dekade.

Dalam beberapa pekan terakhir, kedua negara mulai memobilisasi kekuatan militer ke perbatasan. Kamboja bahkan telah menghentikan impor barang-barang dari Thailand seperti buah, sayuran, listrik, dan layanan internet.

Ketegangan Politik dan Dinasti

Situasi politik dalam negeri kedua negara juga memperkeruh suasana. Di Thailand, pemerintahan koalisi Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra tengah rapuh. Hubungan dekat Paetongtarn dengan keluarga penguasa Kamboja sempat memunculkan harapan, namun kini tampaknya justru menciptakan friksi setelah ayahnya, Thaksin Shinawatra, merasa dikhianati oleh Hun Sen karena membocorkan percakapan pribadi.

Di pihak lain, Hun Manet, putra dari mantan penguasa lama Kamboja, Hun Sen, dinilai belum sepenuhnya memiliki otoritas kuat secara independen. Banyak pengamat melihat bahwa Hun Sen masih menarik benang politik untuk memperkuat posisi putranya melalui jalur nasionalisme.

Ke Mana Konflik Ini Mengarah?

Meskipun pertempuran berlangsung intens, beberapa analis memperkirakan konflik ini tidak akan berkembang menjadi perang skala penuh. Namun selama kedua negara belum memiliki pemimpin yang siap mengambil langkah berani untuk deeskalasi, konflik akan tetap berisiko tinggi.

Dalam pernyataan terbarunya, PM Thailand Phumtham Wechayachai menyebut bahwa konflik dengan Kamboja adalah isu yang “sangat sensitif” dan perlu ditangani hati-hati dengan pendekatan hukum internasional. Di sisi lain, PM Hun Manet menegaskan keinginan menyelesaikan sengketa secara damai, tetapi “tidak punya pilihan selain menanggapi agresi bersenjata dengan kekuatan bersenjata.”

Indonesia, sebagai negara utama di ASEAN, tidak bisa sekadar menjadi penonton. Meskipun tidak terlibat langsung, posisi strategis Indonesia memungkinkan pemerintah mengambil peran diplomatik lebih aktif, bukan hanya untuk mencegah dampak negatif domestik, tetapi juga menjaga stabilitas kawasan.

Dari pengalaman masa lalu, konflik bilateral di Asia Tenggara, bila tak diatasi dengan bijak, dapat mengganggu integrasi regional dan kerja sama ASEAN yang selama ini dibangun dengan susah payah.