Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh Tiba-tiba Mengundurkan Diri, Ternyata Ini Alasannya

AKURAT.CO Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina, Mohammad Shtayyeh, secara resmi mengundurkan diri pada tanggal 26 Februari 2024.

Mohammad Shtayyeh menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Mahmoud Abbas, dengan mengutip situasi yang dihadapi oleh rakyat Palestina, perjuangan Palestina dan sistem politik Palestina dari serangan yang ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Shtayyeh menggambarkan situasi Palestina saat ini sebagai menghadapi genosida, upaya pemindahan paksa, kelaparan di Gaza, intensifikasi kolonialisme, terorisme penjajah, dan invasi berulang-ulang ke wilayah Palestina.

“Hal ini terjadi mengingat apa yang dihadapi rakyat Palestina, perjuangan Palestina kita, dan sistem politik kita dari serangan yang ganas dan belum pernah terjadi sebelumnya,” ungkap Shtayyeh.

Otoritas Palestina berdiri pada pertengahan 1990-an sebagai pemerintahan sementara yang menunggu kemerdekaan setelah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menandatangani Perjanjian Oslo dengan Israel.

Basisnya berada di Ramallah, Tepi Barat, dan ia memerintah beberapa wilayah di sana secara mandiri.

Mohammad Shtayyeh juga membeberkan beberapa alasannya mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Palestina.

Dikutip dari Al Jazeera, dalam sebuah pernyataan di hadapan para wartawan di Ramallah, Shtayyeh mengumumkan keputusannya untuk mundur.

Ia mengungkapkan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh tingkat eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tepi Barat dan Yerusalem.

Selain itu, dia juga membahas pertempuran, genosida, dan kelaparan di Jalur Gaza yang telah mempengaruhi keputusannya.

Baca Juga: Mengenal Sosok Aaron Bushnell, Prajurit Angkatan Udara AS yang Bakar Diri Sambil Berteriak 'Bebaskan Palestina'

Shtayyeh juga menyoroti upaya yang dilakukan untuk mengubah Otoritas Palestina menjadi sebuah lembaga administratif dan keamanan yang bebas dari pengaruh politik.

Pengunduran dirinya bertujuan untuk memungkinkan tercapainya konsensus yang lebih luas di antara rakyat Palestina tentang pengaturan politik pasca-agresi Israel di Jalur Gaza.